.png)
fin.co.id - Sorakan dari ratusan mahasiswa kembali menggema di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI, Senin, 9 September 2025. Meski diguyur hujan gerimis, massa aksi dari BEM Universitas Indonesia dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tetap bersemangat menggelar demonstrasi.
Dalam aksi tersebut, mereka kembali menegaskan dorongan kepada pemerintah dan DPR agar segera menindaklanjuti 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi.
Sekitar pukul 14.30 WIB, rombongan mahasiswa tiba di kawasan gedung parlemen dengan berjalan kaki dari arah Gerbang Pemuda. Kedatangan mereka sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar area tersebut.
Tak hanya menyampaikan aspirasi, para mahasiswa juga mengajak masyarakat sekitar untuk ikut mengawasi janji-janji politik yang hingga kini belum ditindaklanjuti secara nyata oleh lembaga eksekutif maupun legislatif. Orasi dilakukan di depan pintu gerbang utama DPR/MPR RI.
Para peserta aksi menyuarakan berbagai kritik terhadap lambannya respon dari pihak terkait terhadap tuntutan yang telah disampaikan lebih dari satu minggu sebelumnya.
Hingga laporan ini dibuat, aksi unjuk rasa masih berlangsung, dengan perwakilan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi.
Untuk menjaga ketertiban selama aksi, ribuan aparat keamanan dikerahkan ke lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa kepolisian bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta telah menyiagakan ribuan personel di beberapa titik strategis.
"Kami ingin memastikan kegiatan (unjuk rasa) berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," ujar Susatyo di Jakarta, Selasa.
Susatyo juga menyebut bahwa sejumlah aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat telah melayangkan surat pemberitahuan untuk menggelar aksi di sejumlah titik di Jakarta Pusat, termasuk kawasan DPR.
Oleh karena itu, lanjutnya, penempatan pasukan dilakukan secara proporsional agar kegiatan penyampaian pendapat publik tetap berlangsung dalam suasana yang kondusif.
"Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik," tambahnya.
Sebanyak 2.852 personel difokuskan di area DPR/MPR, sementara 1.364 lainnya disiagakan di berbagai titik lokasi aksi lain di Jakarta Pusat.
Sementara itu, DPR sebelumnya telah resmi menghentikan tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan bagi anggotanya, efektif per 31 Agustus 2025.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk respon terhadap tekanan publik yang tergabung dalam gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat."
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan tersebut dalam konferensi pers usai rapat pimpinan DPR bersama perwakilan fraksi pada 4 September 2025.
