.png)
fin.co.id - Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah pengemudi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI pada Rabu, 17 September 2025, tampak sepi. Kehadiran massa jauh di bawah ekspektasi, hanya puluhan orang yang datang, bertolak belakang dengan klaim panitia aksi yang menyebut jumlah peserta akan mencapai 2.000 orang.
Minimnya partisipasi mencerminkan perbedaan pandangan di antara komunitas ojol, khususnya terkait isu pemotongan komisi yang menjadi inti tuntutan aksi.
Ketua Koordinator Wilayah Ojol Jakarta Utara, Mansyur menyatakan dengan tegas, dirinya beserta ribuan anggota di wilayahnya tidak ikut serta dalam demonstrasi tersebut. Ia mengatakan, komunitasnya lebih memilih untuk terus bekerja seperti biasa.
"Tidak ikut demo. Lebih baik tetap fokus on bid untuk keluarga," ujar Mansyur saat ditemui, Kamis, 18 September 2025.
Mansyur juga membantah adanya keterkaitan antara komunitasnya dengan Garda, organisasi yang menginisiasi aksi unjuk rasa. Ia menegaskan tidak pernah ada ajakan resmi maupun koordinasi dari pihak tersebut.
"Enggak ada, enggak ada sangkut pautnya. Mereka enggak pernah ajak konsolidasi. Paling hanya sebatas orang-orang yang masang flyer-flyer itu," katanya.
Lebih jauh, Mansyur menyampaikan keraguannya terhadap legitimasi pimpinan Garda, yakni Igun, yang menurutnya tidak jelas statusnya sebagai pengemudi ojol.
"Kalau saya sendiri meragukan dia itu ojol. Yang diperjuangkan itu apa? Selama ini begini-begini saja ojol," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Garda mengklaim bahwa DPR telah menyetujui usulan pengurangan potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen. Namun, langkah tersebut justru mendapat penolakan dari sejumlah komunitas ojol, termasuk dari Korwil Jakarta Utara.
Menurut Mansyur, potongan komisi sebesar 20 persen yang berlaku saat ini masih wajar, sebab sebagian besar dialokasikan kembali kepada pengemudi dalam bentuk program manfaat seperti asuransi kecelakaan, bantuan perawatan kendaraan, dan fasilitas lainnya.
"Kalau dipotong 10 persen, justru benefit-benefit itu hilang. Asuransi kecelakaan, kesehatan, ganti oli, ganti ban, semua pasti enggak ada. Jadi yang dirugikan justru kita sendiri," jelasnya.
Ia juga menambahkan, pengurangan potongan tidak serta-merta meningkatkan penghasilan mitra. Sebaliknya, hal itu justru bisa memicu penurunan promo, pesanan, hingga jaminan perlindungan.
Menurutnya, keputusan DPR untuk merespons tuntutan dari sebagian kecil pihak tanpa mendengar suara mayoritas driver sangat disayangkan. Ia mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan forum diskusi terbuka yang melibatkan komunitas pengemudi aktif.
"Kalau dari kita, pemerintah harus turun. Maksudnya apa sih sebenarnya teriakan segelintir orang itu? Kita harus berbicara terbuka, dengan data, dengan driver-driver yang benar-benar murni narik, bukan sekadar pakai nama," katanya.
Berdasarkan pemantauan di lapangan saat aksi berlangsung, jumlah massa yang hadir sangat minim, tidak sesuai dengan klaim Garda. Aksi tersebut hanya diikuti oleh puluhan peserta, sehingga suasana terlihat sepi dan kurang antusias.
