.png)
Harga BBM Turun. Image (Istimewa).
fin.co.id - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di DPR, Bambang Haryadi, mengingatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bersikap lebih bijak dan penuh kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan terkait bahan bakar minyak (BBM), terutama yang berisiko menimbulkan kelangkaan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta.
Bambang menyoroti pentingnya menjaga kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, mengingat ketergantungan masyarakat terhadap BBM masih sangat tinggi.
"Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi," ujar Bambang saat dikonfirmasi pada Kamis, 18 September 2025.
Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh ESDM harus mempertimbangkan secara matang dampaknya, baik terhadap kontinuitas pasokan energi maupun nasib para tenaga kerja yang terlibat dalam sektor tersebut.
"Setiap kebijakan untuk memperkuat negara harus mempertimbangkan rantai pasok, juga harus mempertimbangkan keberlangsungan pekerja," ucapnya.
Dalam penjelasannya, Bambang juga menggarisbawahi kesenjangan jumlah SPBU antara milik Pertamina dan milik swasta. Menurutnya, saat ini Pertamina mengoperasikan sekitar 6.400 SPBU serta 6.700 Pertashop, sementara jumlah SPBU swasta hanya sekitar 450, atau setara dengan lima persen dari total SPBU Pertamina.
"Apalagi Pertamina memiliki 6.400 SPBU dan 6.700 Pertashop. Sedangkan swasta hanya memiliki kurang lebih 450 SPBU, sekitar 5 persen (dari jumlah SPBU Pertamina)," katanya.
Baca Juga
Ia pun memperingatkan agar Kementerian ESDM tidak gegabah dalam mengambil keputusan yang bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"ESDM harus lebih berhati-hati, jangan sampai ada kelangkaan BBM yang menyebabkan public trust kepada pemerintah menurun," imbuhnya.
Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, Bambang juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sebelum sebuah kebijakan diterapkan, agar potensi keresahan publik dapat dihindari dan stabilitas pemerintahan tetap terjaga.
"Kita berharap dalam pembuatan kebijakan sebaiknya dilakukan mitigasi yang komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan publik yang mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo," ujarnya.
(Fajar Ilman)
