.png)
fin.co.id - Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapat apresiasi publik dalam beberapa sektor, namun hasil survei Poltracking Indonesia juga mengungkap sinyal ketidakpuasan masyarakat terhadap sejumlah bidang penting, terutama ekonomi dan penegakan hukum.
Ekonomi dan Hukum Jadi Sumber Ketidakpuasan Utama
Survei nasional tatap muka Poltracking yang dilakukan pada 3–10 Oktober 2025 menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan berada di angka 78,1 persen. Meski tinggi, hasil ini tak menutupi fakta bahwa dua sektor utama—ekonomi serta hukum dan pemberantasan korupsi—masih menjadi sorotan publik.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid, menjelaskan bahwa hanya 57,4 persen responden yang puas terhadap kinerja ekonomi, sementara bidang hukum dan pemberantasan korupsi mencatat tingkat kepuasan 68,2 persen. “Dua sektor ini menjadi tantangan nyata yang perlu segera diperbaiki oleh pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya pada Minggu, 19 Oktober 2025.
Faktor Utama Kritik: Harga Naik dan Penegakan Hukum Lemah
Dalam wawancara mendalam, banyak responden mengeluhkan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lambatnya penurunan harga BBM dinilai menjadi beban masyarakat kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, publik juga menilai penegakan hukum masih tebang pilih dan belum menyentuh kasus korupsi besar secara tuntas.
Meski ada perbaikan di beberapa sektor seperti pendidikan dan kesehatan, isu ekonomi tetap mendominasi keluhan publik. “Kebijakan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya di lapisan bawah,” kata Hanta. “Masyarakat ingin program ekonomi yang lebih konkret, seperti penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga pangan.”
Kepuasan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tetap Tinggi
Di tengah kritik tersebut, beberapa sektor tetap mendapat nilai positif. Bidang pendidikan mencatat tingkat kepuasan tertinggi dengan 79 persen, diikuti sektor kesehatan (76,6 persen), serta pertahanan dan keamanan (75,5 persen). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai membantu anak-anak sekolah dan mendapat pengakuan luas dari publik, dengan 89,7 persen responden mengetahui program ini dan 53,5 persen menyatakan puas.
Kinerja Menteri dan Harapan akan Reshuffle Kabinet
Ketidakpuasan di sektor ekonomi dan hukum berimbas pada persepsi publik terhadap kabinet. Poltracking mencatat mayoritas masyarakat mendukung wacana reshuffle kabinet. Sebanyak 58,4 persen responden menyatakan setuju dengan perombakan, sementara hanya 10,5 persen yang menolak.
Dari sisi kinerja individu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan 65,7 persen. Sementara itu, Erick Thohir (Menpora) mencatat 63,5 persen, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa 61,2 persen. Nama-nama di bidang ekonomi disebut perlu menunjukkan gebrakan baru untuk menjaga stabilitas keuangan dan daya beli masyarakat.
Pertumbuhan Elektoral Tetap Kuat, Tapi Publik Minta Bukti Nyata
Meski menghadapi kritik, popularitas dan elektabilitas Prabowo Subianto masih kuat. Survei menunjukkan elektabilitasnya mencapai 48,5 persen, jauh di atas Dedi Mulyadi (15,7 persen) dan Anies Baswedan (6,3 persen). Namun, analis menilai tingginya elektabilitas bukan jaminan tanpa kerja nyata di lapangan.
Dari sisi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka juga unggul dengan 37 persen. Partai Gerindra menjadi yang paling dominan secara elektoral, mencatat dukungan 24,1 persen, diikuti oleh PDIP (15,7 persen), Partai Golkar (9,5 persen), dan PKB (8,4 persen).
