“Kita ingin menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di 154 kawasan transmigrasi pada 2025–2029,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) yang ingin menerima transmigran wajib menyiapkan lahan berstatus clean and clear, yakni bebas sengketa dan tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tanpa permintaan resmi dari pemda, pemerintah pusat tidak akan mengirim transmigran.
“Paradigma baru kita, pengiriman hanya jika ada permintaan dari kepala daerah,” tambah Viva Yoga.
Hal menarik lainnya, lima anggota TNI aktif ikut serta dalam program transmigrasi tahun ini. Mereka tetap berstatus militer, namun disiapkan untuk masa pensiun yang produktif dengan membangun kehidupan baru di lokasi transmigrasi.
“Tugas mereka sama, mengolah lahan dan menjaga kebersamaan dengan warga lokal,” ungkap Viva Yoga.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah, Program Transmigrasi 2025 diharapkan dapat menjadi model kemandirian masyarakat baru yang berkelanjutan.
Selain memperluas pemerataan penduduk, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah timur Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Viva Yoga optimistis, transmigran 2025 akan menjadi pelopor pembangunan desa mandiri dan tangguh.
“Kita tidak sekadar memindahkan orang, tapi membangun peradaban baru di wilayah baru,” tutupnya dengan semangat.