Selain itu, Bobibos juga tengah menyiapkan model kemitraan agar pelaku UMKM lokal dapat mengelola BosMini secara mandiri, menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat ekonomi energi rakyat.
Iklas menegaskan bahwa Bobibos memprioritaskan harga bahan bakar yang ekonomis tanpa mengorbankan kualitas.
Strategi ini dianggap penting dalam mendukung transisi energi nasional, di mana masyarakat membutuhkan bahan bakar ramah lingkungan yang tidak membebani kantong.
“Kami berharap Presiden Prabowo bisa memberi jalan tol regulasi bagi Bobibos agar menjadi solusi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujar Iklas.
Perusahaan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan aspek legalitas dan distribusi Bobibos berjalan sesuai ketentuan.
Klaim RON 98 Perlu Dibuktikan
Meski Bobibos mendapat sorotan positif, kalangan akademisi tetap menekankan pentingnya transparansi dan verifikasi ilmiah atas klaim kadar RON 98 yang disebutkan.
Ali Ahmudi, Ketua Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (PUSKEP UI), mengatakan bahwa klaim tersebut perlu diuji secara resmi oleh pemerintah.
“Saya cukup terkejut dengan klaim RON 98 dari bahan bakar nabati. Kilang minyak bumi saja mayoritas menghasilkan RON 92, bahkan untuk mencapai 98 perlu proses panjang dan zat aditif tertentu,” ujar Ali.
Menurutnya, bahan bakar nonfosil memang punya potensi besar bagi ketahanan energi nasional, seperti yang telah diterapkan di Brasil dengan E-100 (etanol murni tanpa bahan bakar fosil).
Namun, ia menekankan agar pihak Bobibos terbuka terhadap komposisi kimia bahan bakarnya, termasuk jika terdapat tambahan hidrogen atau etanol dalam prosesnya.
“Dari RON yang dihasilkan Bobibos itu jangan dirahasiakan. Harus dibuka apa yang ditambahkan, agar bisa diuji dan dipercaya publik,” tambahnya.