Enam Proyek Baru IKN Senilai Rp1 Triliun Resmi Dimulai, Fokus Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Pembangunan jalan ini akan menghubungkan area inti pemerintahan dengan gedung MPR, DPR, dan DPD, sekaligus menjadi akses utama bagi kompleks yudikatif yang juga akan dibangun.

Lima Paket Manajemen Konstruksi Gedung Pemerintah

Selain proyek jalan, ada lima paket manajemen konstruksi (MK) yang disiapkan untuk mendampingi pembangunan gedung-gedung pemerintahan strategis, seperti:

1. MK Gedung dan Kawasan DPR I & Paripurna

   • Oleh PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada

2. MK Gedung dan Kawasan DPR II

   • Oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara

3. MK Gedung dan Kawasan Kompleks Yudikatif

   • Oleh PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama

4. MK Gedung dan Kawasan DPD dan MPR (termasuk bangunan pendukung)

   • Oleh PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada

5. MK Bangunan/Kantor Pendukung

   • Oleh PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada

Menurut Basuki, penandatanganan kontrak ini merupakan kelanjutan dari target pembangunan jangka menengah IKN hingga 2028, yang mencakup penyelesaian infrastruktur dasar, kantor pemerintahan pusat, hingga sarana penunjang bagi ASN yang akan pindah secara bertahap.

Dengan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, kawasan Nusantara akan mulai menunjukkan bentuk sebagai pusat pemerintahan yang terintegrasi dan representatif.

“Batch kedua ini bukan akhir, tapi langkah berkelanjutan agar IKN bisa benar-benar menjadi pusat pemerintahan baru yang modern dan hijau,” ucap Basuki.