.png)
Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa ide mediasi muncul dalam rapat dengar pendapat di STIK-PTIK, Jakarta Selatan.
Usulan itu pertama kali disampaikan oleh Assegaf, pendiri Presidium Alumni 212.
Jimly mengaku terbuka dengan gagasan tersebut.
“Bagaimana kalau dimediasi? Oh bagus itu. Coba tanya dulu, mau tidak mereka dimediasi. Baik pihak Jokowi maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan.”
Namun ia menegaskan, status tersangka tidak dihapus meskipun mediasi dilakukan.
“Kalau terbukti sah atau tidak sah, masing-masing harus siap dengan risikonya,” kata Jimly.
Komisi Reformasi Polri sebelumnya menolak audiensi dengan Roy Suryo Cs karena mereka berstatus tersangka.
Namun Jimly memastikan bahwa kasus ijazah palsu Jokowi tetap menjadi salah satu materi yang dibahas dalam rapat, meski tanpa kehadiran mereka.
Perseteruan Semakin Panas
Dengan tegasnya penolakan dari pihak Roy Suryo Cs dan pernyataan Jimly yang masih membuka opsi mediasi, kasus ini kini memasuki babak baru yang lebih kompleks.
Pertanyaan besar pun muncul:
-
Apakah mediasi akan tetap dipaksakan?
-
Mampukah Komisi Reformasi Polri menjaga netralitasnya?
-
Akankah kasus ijazah palsu Jokowi masuk persidangan atau berakhir di jalan buntu?
Hingga saat ini, kedua pihak masih bersikeras pada posisi masing-masing. Publik pun menanti kelanjutan drama hukum bernuansa politik ini.
