.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo melarang pengerahan siswa menyambut pejabat. Analis Hendri Satrio dukung penuh, desak larangan ini jadi standar baru untuk fokus ke SDM berkualitas.
Budaya 'Kegenitan' Pejabat Dibabat Habis! Prabowo Ingin Siswa Kembali ke Meja Belajar
Presiden Prabowo Subianto baru saja mengeluarkan instruksi yang berpotensi mengubah wajah birokrasi dan pendidikan di Indonesia. Secara tegas, Prabowo meminta agar siswa-siswi tidak lagi dikerahkan untuk menyambut kunjungan pejabat negara, baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota. Instruksi ini bukan sekadar imbauan biasa, melainkan gebrakan yang mendesak fokus pemerintahan kembali ke substansi kerja.
Analis komunikasi politik terkemuka, Hendri Satrio (Hensa), memberikan tanggapan super positif. Menurutnya, larangan pengerahan siswa ini seharusnya menjadi standar baru yang wajib ditaati dalam setiap praktik pemerintahan di Indonesia. Ini adalah langkah konkret yang patut didukung penuh.
"Setuju itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan siswa-siswi kembali belajar, kembali ke sekolah dan tidak terlibat acara-acara seremonial yang sangat mungkin menyita jam belajar mereka," ujar Hensa saat dihubungi pada Kamis, 20 November 2025. Hensa menekankan, pejabat negara harus memahami prioritas pendidikan di atas ego seremonial.
Kebiasaan melibatkan siswa dalam penyambutan pejabat, meskipun sering dianggap sepele atau tradisi, sesungguhnya memberikan dampak besar dan negatif terhadap proses pendidikan. Setiap jam yang hilang untuk berbaris di pinggir jalan atau berlatih tarian penyambutan adalah kerugian waktu belajar yang tidak bisa diulang.
Ancaman Nyata 'Generasi Emas' Jika Jam Belajar Diganggu Seremonial
Hensa menjelaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo ini sangat relevan dan mendesak. Siswa harusnya lebih fokus dan konsentrasi penuh pada proses belajar-mengajar di sekolah. Mereka tidak seharusnya disibukkan dengan mengikuti seremonial penyambutan pejabat, yang seringkali memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk persiapan.
Tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk lulusan yang berkualitas dan berdaya saing global. Jika jam belajar anak-anak terus-menerus terganggu hanya demi acara seremonial, maka cita-cita besar Indonesia untuk membentuk 'Generasi Emas' yang unggul dan berdaya saing akan sulit terwujud. Ini adalah pertaruhan masa depan bangsa.
Instruksi ini secara langsung berbanding lurus dengan Asta Cita ke-4 Presiden Prabowo, yang menekankan pada penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan berkualitas. Pembangunan SDM berkualitas dimulai dengan menjamin bahwa hak dasar siswa, yaitu hak untuk belajar tanpa gangguan, terpenuhi secara mutlak.
"Berharap mereka agar lebih fokus konsentrasi belajar saja dan tidak sibuk ikuti seremonial penyambutan itu sehingga bisa lebih fokus menerima pendidikan dan menjadi lulusan yang berkualitas," jelas Hensa. Fokus pada pendidikan adalah investasi jangka panjang terbaik, bukan sekadar pencitraan seremonial sesaat.
Instruksi Prabowo Harus Jadi 'Kitab Wajib' Pejabat Pusat Hingga Daerah
Lebih lanjut, Hensa berharap instruksi Presiden Prabowo ini tidak hanya menjadi kebijakan yang bersifat sementara, tetapi harus diangkat menjadi acuan dan standar baku bagi seluruh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.
Hensa memberikan kritik pedas terhadap kultur 'kegenitan' pejabat yang sudah mendarah daging. Kultur ini memunculkan rasa bahwa pejabat harus disambut meriah, lengkap dengan barisan siswa, kelompok drum band, atau kerumunan massa yang direkayasa, hanya untuk memuaskan ego pribadi.
"Yang paling penting, contoh ini harus menjadi standar baru bagi semua menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat negara lainnya. Jangan lagi ada kultur ‘kegenitan’ pejabat yang merasa harus disambut meriah dengan barisan siswa, drum band, atau kerumunan massa hanya untuk memuaskan ego sesaat," tutupnya.
