Mandat Belum Jelas, RI Diminta Tahan Diri Kirim Pasukan ke Gaza: TNI Bisa Berhadapan dengan Hamas!

Tanpa itu, pasukan PBB dapat dianggap memihak atau bahkan dianggap sebagai ancaman oleh kelompok bersenjata lokal.

Dino juga menyoroti bahwa Hamas dan sejumlah kelompok lain menolak kerangka damai versi PBB karena dianggap terlalu dekat dengan proposisi pemerintahan Trump. Hal ini menjadi sinyal bahwa situasi di lapangan masih jauh dari stabil.

“Semua pihak harus mendukung kerangka perdamaian. Tanpa itu, misi penjaga perdamaian berisiko tinggi,” ujarnya.

2. Indonesia Harus Menunggu Kepastian Teknis: Jangan Terburu-buru

Dino menekankan bahwa Indonesia sebaiknya menunggu kepastian teknis dan hukum sebelum memutuskan mengirim pasukan.

Hal-hal yang menurutnya harus dipastikan meliputi:

• Mandat resmi BoP–ISF

• Sektor operasi dan batas wilayah aman

• Struktur komando dan chain of command

• Tanggung jawab hukum jika terjadi insiden

• Persetujuan seluruh pihak bertikai

• Perlindungan hukum untuk personel TNI

Ia meminta pemerintah tidak terpancing euforia hanya karena resolusi akhirnya disahkan.

“Niat baik Indonesia harus selalu dituntun oleh kepentingan nasional, keselamatan personel TNI, dan prinsip diplomasi yang konsisten,” tegas mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI tersebut.

3. Konsistensi Diplomasi dan Kepentingan Kemanusiaan Tetap Prioritas

Dino menegaskan bahwa Indonesia harus tetap memegang teguh prinsip:

• Berdiri pada kemanusiaan,

• Mendorong solusi dua negara,

• Tidak terlibat pada operasi militer ofensif,

• Tidak menempatkan TNI pada risiko yang tidak perlu.

Indonesia, kata Dino, memiliki rekam jejak panjang dalam misi perdamaian PBB. Namun semua keberhasilan itu berdasarkan mandat yang jelas dan dukungan penuh dari seluruh pihak di daerah konflik.

“Peacekeepers dikirim untuk menjaga perdamaian, bukan untuk bertempur,” tegasnya.