.png)
fin.co.id - Masih ingat nggak sama rencana besar-besaran boyongan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN)? Kalau kamu merasa kok beritanya agak "adem ayem" atau bertanya-tanya, "Kapan sih sebenarnya PNS mulai ngantor di sana?".
Ternyata, ada alasan kuat kenapa proses pemindahan ini belum berjalan mulus sesuai rencana awal. Bukan karena malas packing, lho! Tapi ada perubahan besar dalam struktur pemerintahan kita yang bikin strategi pemindahan harus dirombak total.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, baru saja blak-blakan soal kendala ini di hadapan anggota dewan. Penasaran? Yuk, kita bedah bareng-bareng!
Gara-gara Kementerian Bertambah, Peta Berubah Total
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar hari Selasa 25 November 2025, Menpan RB Rini Widyantini menjelaskan duduk perkaranya.
Penyebab utamanya adalah pembengkakan jumlah kementerian/lembaga.
Dulu, rencana pemindahan ASN disusun berdasarkan struktur kabinet lama yang hanya terdiri dari 34 kementerian. Namun, di pemerintahan saat ini, jumlahnya melonjak drastis menjadi 48 kementerian/lembaga.
"Jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada 48. Orang-orangnya juga sudah berpindah, fungsi-fungsinya sudah berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya," curhat Rini di Gedung DPR.
Bayangkan saja, Sobat. Dulu plan-nya A, tiba-tiba pemainnya nambah banyak, otomatis strategi dan pembagian kamarnya (baca: kantor dan hunian) harus diatur ulang dari nol biar nggak semrawut.
Salah satu contoh paling nyata dari kerumitan ini adalah soal penempatan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).
Rini memberikan gambaran sederhana tapi menohok. Dulu, hitung-hitungannya cuma ada 3 Menko, jadi infrastruktur yang disiapkan (seperti tower/gedung) disesuaikan untuk menampung 3 Kemenko tersebut.
Nah, sekarang? Jumlah Menko bertambah menjadi 7 Menko.
"Kalau dulu hitungannya ada 3 menko, ada 3 towers. Sekarang ada 7 menko. Tentunya saya harus menyesuaikan lagi kementerian-kementerian mana yang ada di bawah kementerian tersebut," jelas Rini.
Ini bukan cuma soal nambah kursi, tapi soal membagi siapa berkantor di mana, siapa di bawah koordinasi siapa, dan memastikan gedung yang ada cukup untuk menampung semua "penghuni baru" ini.
