.png)
fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan prosedur penyaluran bantuan pangan, khususnya beras Bulog, bagi wilayah yang terdampak bencana.
Ia memastikan ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi mencukupi dan dapat segera disalurkan melalui mekanisme yang kini dibuat lebih ringkas.
“Bulog itu memiliki mekanisme, tadi saya sudah umumkan, dan saya sudah komunikasi dengan Kepala Badan Pangan Pak Amran [yang juga merupakan] Mentan, dan juga dengan Dirut Bulog Pak Rizal,” ujar Mendagri kepada wartawan saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam rangka mengantisipasi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, di Kemendagri, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Tito menjelaskan, pemerintah menerapkan tiga pola penyaluran beras Bulog: bantuan pangan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar, serta bantuan khusus bagi situasi bencana. Untuk skema terakhir, distribusi beras bisa dilakukan segera setelah ada permintaan resmi dari kepala daerah.
Ia menekankan, prosedurnya sangat sederhana. Kepala daerah hanya perlu mengirim surat permohonan dalam bentuk soft copy kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Setelah permohonan diterima, Bapanas akan meneruskan persetujuan kepada Bulog sehingga pengiriman bisa dilakukan tanpa menunggu proses panjang.
“Contoh kemarin Lhokseumawe membutuhkan 100 ton dia, oke dia (Wali Kota Lhokseumawe) buat surat soft copy-nya saja, dikirim ke saya, kepada Mentan, Kepala Badan Pangan. Setelah itu, Badan Pangan, Mentan, menyetujui enggak usah lama-lama beliau langsung forward kepada Dirut Bulog,” jelas Mendagri.
Ia kembali menegaskan bahwa stok beras nasional berada dalam kategori aman. Di Lhokseumawe saja, kata Tito, tersedia sekitar 28 ribu ton beras Bulog, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama berbulan-bulan.
Terkait kondisi di Sibolga, Tito menjelaskan bahwa muncul kekhawatiran warga hingga sempat mendatangi gudang Bulog karena distribusi dan akses wilayah sebelumnya sempat terhambat. Situasi seperti ini, menurutnya, bukan hal baru dan pernah terjadi di Palu saat kota tersebut terisolasi akibat bencana.
“Kita tahulah bahwa terjadi panic buying, kemudian juga kesulitan apalagi kalau daerah itu terisolasi. Kita pernah mengalami dulu di Palu hari ketiga terjadi penjarahan karena semua akses tertutup,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kini secara aktif mengirim bantuan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan memanfaatkan berbagai jalur transportasi. Tito juga mengingatkan masyarakat bahwa penyaluran logistik tetap mengikuti mekanisme yang ditetapkan agar bantuan tersalurkan tepat kepada yang berhak.
Menutup penjelasannya, Mendagri menyampaikan perkembangan mengenai penyediaan hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana. Ia mengatakan bahwa pendataan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat masih berlangsung. Sementara itu, para penyintas kini menempati lokasi pengungsian seperti masjid, gedung pemerintah, tenda darurat, atau kembali ke rumah masing-masing jika masih memungkinkan untuk dihuni.
(Anisha Aprilia)
