Pertama dalam Sejarah, Natalius Pigai Inisiasi Musyawarah Pembangunan HAM Nasional

fin.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mencetak sejarah baru dalam advokasi HAM di Indonesia dengan inisiatif yang diklaim sebagai yang pertama di Tanah Air.

Pigai mengumumkan rencana penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan HAM Nasional (Musrenbanghamnas), sebuah forum inklusif yang bertujuan memetakan isu-isu HAM dan merumuskan solusi konkret secara partisipatif. Program ini dijadwalkan berlangsung pada 8–10 Desember 2025.

"Karena tanggal 8 Desember 2025 Kementerian HAM untuk pertama kali di Indonesia akan mengadakan Musyawarah Pembangunan HAM Nasional," ujar Natalius Pigai saat konferensi pers, Selasa, 2 Desember 2025.

"Musrenbang HAMNAS dalam sejarah Indonesia adalah pertama. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini adalah tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia," sambungnya.

Mengubah Paradigma Advokasi HAM

Musrenbang HAMNAS dirancang berbeda dari dialog atau seminar HAM yang selama ini umum diadakan. Pigai menekankan bahwa fokus musyawarah ini adalah “pembangunan” HAM, bukan sekadar penegakan.

Artinya, kegiatan ini akan memprioritaskan perumusan kebijakan jangka panjang yang dapat diimplementasikan, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, korban pelanggaran HAM, akademisi, hingga institusi militer, dan kepolisian.

"Di mana HAM adalah salah satu intangible asset termahal yang dimiliki dunia. Yang berada dalam imajinasi setiap orang. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang," jelas Pigai.

Ia menambahkan, implementasi rencana ini telah tertuang dalam Rencana Strategi Nasional Kementerian HAM melalui Peraturan Menteri HAM Nomor 14 Tahun 2025.

Mengajak Semua Pihak Duduk Bersama

Salah satu aspek paling ambisius dari program ini adalah mengumpulkan seluruh elemen bangsa sebagai narasumber, termasuk pimpinan Polri, TNI, dan Kementerian Dalam Negeri.

"Termasuk juga pimpinan Polri dan pimpinan TNI, Kementerian Dalam Negeri akan jadi narasumber dan akan dirumuskan dalam langkah-langkah teknis dan strategis dan operasional dalam pembangunan HAM Nasional secara komprehensif," ungkap Pigai.

Musrenbang HAMNAS diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun kebijakan HAM nasional yang lebih terstruktur, inklusif, dan implementatif.

(Hasyim Ashari)