.png)
fin.co.id - Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya Muhammad Nur menilai, pernyataan konten kreator Ferry Irwandi mengenai dugaan pelecehan seksual di lokasi bencana alam di Sumatera telah melanggar prinsip etika komunikasi publik.
“Penyampaian isu pelecehan seksual di lokasi bencana yang disebarkan lewat konten oleh Ferry ini tanpa verifikasi memadai dan berpotensi melukai psikologis korban,” kata Syurya dalam keterangan kepada wartawan, Senin (8/12/2025).
Syurya menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat bencana, ruang publik semestinya dipenuhi pesan yang mendorong empati, edukasi, serta solidaritas, bukan sebaliknya digunakan untuk mengeksploitasi isu sensitif sebagai materi konten.
“Isu kekerasan seksual itu sangat sensitif dan berdampak langsung pada kondisi psikologis korban. Ketika disampaikan secara serampangan oleh konten kreator seperti Ferry ini di ruang publik, apalagi untuk membangun narasi dramatis, itu jelas melanggar etika komunikasi publik,” urainya.
Ia juga menyoroti cara Ferry membingkai gerakan donasi yang dinilai menggiring opini bahwa negara tidak hadir. Dari perspektif komunikasi politik, pendekatan seperti itu dianggap sebagai upaya membentuk framing bahwa negara gagal, padahal pemerintah tengah melakukan kerja nyata di lapangan.
“Donasi adalah tindakan mulia. Tapi ketika Ferry cara membungkusnya dengan pesan yang menyudutkan negara, maka nilainya bergeser dari kemanusiaan menjadi alat pembentukan opini politik,” tandasnya.
Syurya mengingatkan bahwa pola komunikasi semacam ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
“Jika dibiarkan, dampaknya tidak hanya soal citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem dan institusi negara,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pernyataan influencer Rocky Gerung yang menyebut gerakan Ferry sebagai paradoks bagi pemerintah. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, namun tetap harus berlandaskan etika, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak memicu provokasi di tengah situasi bencana.
“Kalau kritik dibangun dari isu yang belum terverifikasi dan dikemas secara provokatif, yang lahir bukan kontrol, melainkan kegaduhan. Pola Ferry maupun Rocky Gerung ini berbahaya karena bisa memicu konflik sosial di lapangan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Syurya menegaskan pentingnya tanggung jawab moral bagi para figur publik dan konten kreator dalam menyampaikan pesan di ruang digital, terutama saat masyarakat berada dalam kondisi trauma pascabencana.
“Pengaruh mereka besar. Maka etika harus diletakkan di atas popularitas dan sensasi,” pungkasnya.
