.png)
fin.co.id - Pemerintah melalui Satgas Pengendalian Harga Beras resmi menyalurkan 4.634 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke wilayah Papua Raya.
Langkah ini diambil untuk menstabilkan harga beras yang hingga kini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun secara nasional tren penurunan telah terlihat.
Pelepasan distribusi beras dilakukan di Mapolda Papua pada Selasa, 9 Desember 2025)l. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaeman, bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, dan turut disaksikan oleh Gubernur Papua Matius D. Fakhiri, Kapolda Papua Irjen Patrige Renwarin, serta Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Beras SPHP ini akan dikirimkan ke seluruh provinsi di Papua Raya, mencakup Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, hingga Papua Barat Daya.
49 Hari Kerja Satgas: Harga Turun Nasional, Papua Masih yang Tertinggi
Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk pada 21 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian, Bulog, pemerintah daerah, hingga jajaran Polri. Kabareskrim Polri bertindak sebagai Ketua Pengarah, sementara Dirreskrimsus Polda menjadi koordinator di daerah.
Dalam periode 49 hari, Satgas telah:
1. Melakukan 35.105 pemantauan harga
2. Mengeluarkan 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas HET
Evaluasi harian, mingguan, dan bulanan menunjukkan bahwa harga beras nasional sudah menurun dan berada di bawah HET di sebagian besar wilayah. Namun, Papua Raya masih mempertahankan harga di atas HET meskipun sempat mengalami penurunan.
Mengapa Harga Beras di Papua Masih Tinggi?
Satgas mengidentifikasi sejumlah penyebab utama, antara lain:
1. Tantangan geografis, terutama di daerah pegunungan
2. Biaya transportasi yang bisa melonjak hingga dua kali lipat, terutama menggunakan pesawat
3. Kapasitas angkut rendah di bandara perintis (sekitar 1,25 ton)
