.png)
fin.co.id - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026 dinilai memiliki nilai strategis dari sisi politik, terutama menjelang kontestasi Pilpres 2029. Selain menguatkan citra sebagai pemimpin nasional, langkah tersebut juga dipandang sarat makna simbolik sebagai kelanjutan warisan politik matan Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai keberadaan Gibran di IKN tidak bisa dilepaskan dari posisi Jokowi sebagai presiden penggagas pemindahan ibu kota negara.
“IKN adalah legacy terbesar Jokowi. Ketika Gibran berkantor di sana, publik akan membaca itu sebagai kesinambungan politik dan simbol regenerasi kekuasaan dari Jokowi ke generasi berikutnya,” ujar Arifki kepada wartawan, Senin, 15 Desember 2025.
Menurut Arifki, simbol kesinambungan tersebut penting dalam lanskap politik Indonesia yang masih sangat dipengaruhi figur dan narasi keberlanjutan kepemimpinan. Kehadiran Gibran secara aktif di IKN akan memperkuat persepsi publik bahwa ia bukan sekadar wakil presiden, melainkan bagian dari agenda besar kesinambungan pemerintahan.
Tak hanya bermakna simbolik, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga menilai berkantor di IKN memberikan keuntungan elektoral yang nyata, terutama untuk memperluas dukungan politik di luar Pulau Jawa.
“Selama ini, politik nasional sangat Jawa-sentris. Dengan berkantor di IKN, Gibran punya peluang membangun kedekatan psikologis dan politik dengan wilayah non-Jawa, terutama Kalimantan, Indonesia Timur, dan daerah perbatasan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kehadiran rutin Wapres di ibu kota baru dapat menumbuhkan kesan pemerataan kekuasaan serta perhatian negara terhadap wilayah luar Jawa yang kerap merasa jauh dari pusat pengambilan kebijakan.
“Secara elektoral, ini penting. Pemilih di luar Jawa sering kali mencari figur nasional yang benar-benar hadir, bukan sekadar datang saat kampanye,” katanya.
Dari sudut pandang komunikasi politik, IKN juga dipandang sebagai arena strategis dengan tingkat persaingan elite yang relatif rendah. Aktivitas pemerintahan di ibu kota baru dinilai lebih mudah dilekatkan langsung dengan figur yang menjalankan tugas di sana.
“Ini memberi Gibran ruang untuk membangun citra kepemimpinan nasional yang lebih mandiri, sekaligus keluar dari bayang-bayang politik Jakarta,” tambah Arifki.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tetap menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi pengelolaan yang tepat. Berkantor di IKN bisa memunculkan persepsi elitis atau jarak dengan persoalan masyarakat, terutama di Pulau Jawa yang masih menjadi basis pemilih terbesar.
“Karena itu, strategi ini harus diimbangi dengan kinerja nyata dan komunikasi publik yang inklusif. Jika tidak, simbol politik bisa berbalik menjadi beban,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Arifki menilai rencana berkantor di IKN merupakan investasi politik jangka menengah yang rasional bagi Gibran, bila dilihat melampaui perannya sebagai wakil presiden saat ini.
“Dalam politik elektoral, simbol, lokasi, dan kehadiran fisik sangat menentukan. IKN memberi Gibran panggung masa depan, sekaligus jalur untuk membangun kekuatan elektoral di luar Jawa menuju 2029,” pungkasnya.
