Skandal Panas! KPK Bongkar Fee Proyek Rp5,2 Miliar Bupati Lampung Tengah Mengalir ke Kampanye Pemilu 2024

news.fin.co.id - 17/12/2025, 19:47 WIB

Skandal Panas! KPK Bongkar Fee Proyek Rp5,2 Miliar Bupati Lampung Tengah Mengalir ke Kampanye Pemilu 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan fee proyek oleh Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, untuk membiayai kegiatan kampanye politik pada Pemilu 2024. - Fajar Ilman -

Nama-nama yang ikut terseret bukan orang sembarangan. Ada Riki Hendra Saputra (RHS) yang merupakan anggota DPRD Lampung Tengah, lalu Ranu Hari Prasetyo (RNP) yang tak lain adalah adik kandung Bupati. Selain itu, Plt Kepala Bapenda Anton Wibowo (ANW) dan pihak swasta Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS) dari PT Elkaka Mandiri juga resmi menyandang status tersangka.

Penggeledahan Maraton: Kantor Bupati Hingga Dinas Kesehatan Diobok-obok

KPK tidak berhenti di penetapan tersangka. Hingga hari ini, tim penyidik masih bergerak melakukan penggeledahan maraton di sejumlah lokasi vital di Lampung Tengah. Setelah mengobrak-abrik Kantor Bupati, Kantor Bina Marga, dan Rumah Dinas Bupati, hari ini tim penyidik menyasar Kantor Dinas Kesehatan Lampung Tengah.

Hasilnya cukup telak. Selain menyita tumpukan dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek bermasalah, KPK juga mengamankan uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit. "Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," tegas Budi Prasetyo.

Advertisement
Akankah Ada Tersangka Baru di Lingkaran Lampung Tengah?

Drama korupsi di Lampung Tengah ini nampaknya masih akan panjang. KPK terus menelusuri aliran dana lainnya untuk melihat apakah ada pihak lain yang menikmati aliran dana fee proyek tersebut. Dengan penggeledahan yang masih berlangsung di Dinas Kesehatan, publik berspekulasi akan ada temuan baru yang lebih mengejutkan.

Kasus Ardito Wijaya ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi dana kampanye adalah harga mati. Jika tidak, anggaran pembangunan daerah akan terus menjadi "sapi perah" bagi para politisi yang haus kuasa namun tak modal finansial yang sehat. Sekarang, publik menunggu langkah tegas pengadilan untuk memberikan efek jera bagi para penggarong uang rakyat ini. - Fajar Ilman/Disway

Sigit Nugroho
Sigit Nugroho
Penulis

Saya adalah jurnalis yang menekuni bidang ekonomi, selama lebih dari 13 tahun. Saat ini, saya bertanggung jawab terhadap kanal ekonomi, teknologi, lifestyle dan automotif. Saya memegang sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan Level Madya. Saat ini saya sebagai Ketua Forum Sahabat Infrastruktur dan Forum Wartawan ESDM