.png)
fin.co.id - Pemerintah pusat memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menyusul bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi tersebut.
Evaluasi ini dinilai mendesak karena dampak kerusakan yang ditimbulkan sudah berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa penataan ruang tidak bisa lagi ditunda jika pemerintah ingin mencegah bencana serupa terus berulang di masa depan.
“Tentu, evaluasi sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Ini benar-benar kalau setelah ini tidak dilakukan evaluasi tidak ada lagi yang bisa menggerakkan kita karena ini sudah sesuatu yang sangat buruk, bencana ini,” kata AHY dalam Big Alpha Business Summit 2025.
AHY menekankan bahwa evaluasi tata ruang tidak akan dilakukan secara umum atau pukul rata. Pemerintah akan melihat kasus per kasus, wilayah per wilayah, agar penindakan bisa dilakukan secara tepat sasaran.
Menurutnya, jika sejak awal suatu wilayah telah ditetapkan sebagai zona bebas bangunan atau kawasan lindung, namun terjadi pelanggaran, maka penertiban harus dilakukan tanpa kompromi.
“Kalau sudah ditetapkan dari awal misalnya tata ruang tertentu ini harus bebas dari bangunan, kemudian ada pelanggaran penggunaan hutan atau areal tertentu, maka kita harus pastikan itu ditertibkan. Jangan sampai ini berulang,” tegas AHY.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan lebih serius menindak pelanggaran tata ruang, termasuk alih fungsi lahan yang berpotensi memperparah risiko banjir dan longsor.
Meski evaluasi tata ruang menjadi agenda penting, AHY menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penyelamatan warga yang terdampak serta memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
Salah satu langkah strategis yang disoroti adalah relokasi korban banjir ke kawasan yang dinilai aman dari risiko bencana.
“Mengapa? Jangan sampai kita hanya membangun kembali, padahal lokasi itu tetap rawan dan rentan,” ujar AHY.
