.png)
Dalam jangka panjang, lembaga penyelenggara infrastruktur tersebut juga memiliki sumber pendapatan yang jelas, yakni dari tariff access charge atau biaya akses prasarana yang dibayarkan oleh operator kereta api.
“Jadi uang APBN bisa dipakai sebagai modal BUMN atau lembaga baru yang ditunjuk sebagai penyelenggara infrastruktur kereta api. Dalam jangka panjang, entitas ini bisa memperoleh pendapatan dari tariff access charge yang dibebankan kepada operator,” jelas Toto.
Menurutnya, skema ini lazim diterapkan dalam sistem perkeretaapian modern di berbagai negara karena mampu menciptakan kepastian pendapatan bagi pengelola infrastruktur, sekaligus menjaga kelayakan bisnis operator.
Melalui pola tersebut, sebagian biaya pembangunan prasarana Whoosh yang selama ini menjadi tanggungan kontraktor karya berpeluang mulai dibayar secara bertahap, sehingga tekanan terhadap BUMN bisa berkurang.
“Dengan pola ini, sebagian biaya infrastruktur pembangunan prasarana Whoosh yang ditanggung oleh kontraktor karya kemungkinan mulai bisa dibayar,” lanjut Toto.
Posisi WIKA Dinilai Paling Rentan
Di antara BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, posisi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dinilai paling kompleks dan rentan. WIKA memegang dua peran strategis sekaligus, yakni sebagai investor dan sebagai kontraktor.
Sebagai investor, WIKA menanamkan modal sekitar Rp 6,1 triliun melalui kepemilikan saham di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Namun, investasi tersebut kini justru berubah menjadi beban kerugian yang menekan laporan keuangan perusahaan.
Selain itu, WIKA juga menjadi satu-satunya kontraktor lokal dalam High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) bersama enam kontraktor asal China.
Kerugian operasional Kereta Cepat Whoosh yang terus terjadi dalam dua tahun terakhir otomatis tercermin dalam laporan keuangan WIKA, baik secara triwulanan maupun tahunan.
Tekanan Keuangan Kian Berat di 2025
Memasuki tahun 2025, tekanan terhadap WIKA semakin berat. Pemangkasan anggaran infrastruktur pemerintah berdampak langsung pada penurunan volume proyek dan pendapatan perseroan.
Situasi tersebut diperparah oleh kenaikan beban bunga utang yang jatuh tempo pada September 2024 dan kembali meningkat pada September 2025.
