.png)
fin.co.id - Ekonom Universitas Indonesia, Gede Sandra, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan program peralihan energi dari LPG ke gas alam.
Gede mengungkapkan, dari total 48 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang ada di Indonesia, sebanyak 28 unit saat ini tidak beroperasi akibat ketiadaan pasokan gas alam. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memburuk karena alokasi gas untuk SPBG diperkirakan terus berkurang.
"Ini berarti kelak hanya akan tersisa sedikit SPBG saja yang beroperasi optimal. Transisi energi ke gas alam selama ini hanyalah omon-omon Menteri ESDM belaka," kata Gede dalam keterangan, Selasa, 23 Desember 2025.
Ia juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG. Sepanjang 2024, impor LPG mencapai 6,9 juta ton dengan nilai USD 3,8 miliar atau sekitar Rp62 triliun. Sementara itu, produksi dalam negeri hanya 1,9 juta ton, yang berarti Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi mayoritas kebutuhan nasional.
Padahal, menurut Gede, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang sangat besar. Indonesia tercatat berada di peringkat ke-11 dunia untuk cadangan gas alam dan menjadi eksportir LNG terbesar ke-8 dunia, dengan tingkat produksi gas alam melampaui 1 juta barel setara minyak per hari.
Gede menjelaskan bahwa penggunaan gas alam atau CNG (Compressed Natural Gas) lebih ekonomis dibandingkan LPG non-subsidi, dengan selisih biaya sekitar 10–20 persen. Selain itu, gas alam juga lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon 19 persen lebih rendah dibanding LPG dan 40 persen lebih rendah dibandingkan batu bara.
Namun demikian, pemanfaatan gas alam untuk kebutuhan gas kota dan bahan bakar CNG masih sangat minim. Saat ini, porsinya hanya sekitar 0,5 persen dari total konsumsi gas alam domestik.
Untuk mendorong transisi energi secara nyata, Gede merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni meningkatkan alokasi gas perkotaan hingga minimal 5 persen dari kebutuhan domestik, menambah jumlah SPBG menjadi setidaknya 100 unit yang tersebar merata di Indonesia, serta mempercepat pembangunan jaringan gas hingga menjangkau kawasan permukiman.
Ia menilai penambahan pasokan gas dapat dilakukan melalui renegosiasi kontrak ekspor LNG dengan negara mitra seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut perhitungannya, pengalihan sekitar 7 persen dari total volume ekspor LNG sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 100 SPBG di dalam negeri.
Selain itu, Gede mendorong Danantara agar mengarahkan Pertamina untuk mengambil peran utama dalam pembangunan SPBG sebagai investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan, dan Kementerian ESDM, guna mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung hingga ke tingkat perumahan.
