.png)
Dalam kesempatan yang sama, Pratikno menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk mengerahkan semua sumber daya nasional guna mempercepat penanganan bencana di Sumatera.
Instruksi tersebut mencakup wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang belakangan terdampak banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrem serta kerusakan lingkungan.
“Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah agar bekerja mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan masyarakat pulih dan menjadi lebih baik,” kata Pratikno.
Pratikno juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan kehidupan warga di daerah terdampak bencana.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintah dan mengharapkan dukungan dari seluruh warga negara Indonesia untuk bersama-sama segera memulihkan kehidupan dan penghidupan warga Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan solidaritas dan partisipasi semua pihak.
Di tengah upaya pemulihan, Pratikno mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca. Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan masih berpotensi turun dalam sepekan ke depan, meskipun intensitasnya diperkirakan ringan.
“Sekali lagi kita harus tetap waspada, terutama karena beberapa sungai mengalami pendangkalan akibat tanah longsor dan faktor lainnya,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang bepergian selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk terus memantau peringatan dari BMKG, BNPB, serta otoritas setempat.
Menutup pernyataannya, Pratikno menekankan pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama. Ia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu membantu sesama yang terdampak bencana.
“Mari kita utamakan keselamatan bersama. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit bersama membangun Indonesia yang lebih baik dalam menyambut tahun baru 2026,” pungkasnya.
Langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin sawit dan menyegel tambang ini diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan lingkungan di Sumatera, sekaligus menjadi fondasi pembangunan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang. (*)
