.png)
fin.co.id – Komisi I DPR RI menyoroti sejumlah potensi risiko dalam pelaksanaan Program Internet Rakyat yang saat ini dijalankan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Program Internet Rakyat diketahui menawarkan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps dengan tarif Rp100 ribu per bulan. Namun demikian, skema tersebut dinilai perlu dikawal secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap iklim industri telekomunikasi nasional.
Salah satu perhatian utama Komisi I DPR RI adalah dinamika persaingan usaha di sektor telekomunikasi yang berpotensi mengarah pada praktik persaingan tidak sehat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyampaikan bahwa DPR memahami tantangan yang dihadapi industri telekomunikasi, khususnya dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha.
"Kami memahami bahwa dinamika pasar telekomunikasi dapat menimbulkan risiko tertentu, termasuk kemungkinan munculnya praktik monopoli atau predatory pricing dari pihak-pihak yang merasa terancam oleh program ini," katanya kepada Disway saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Desember 2025.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI memiliki komitmen kuat untuk menjaga iklim usaha yang sehat melalui penguatan regulasi serta fungsi pengawasan.
"Komisi I DPR RI berkomitmen menjaga iklim persaingan yang sehat dengan memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan. Setiap penyedia layanan wajib berkompetisi secara adil, sehingga masyarakat memperoleh akses internet yang berkualitas dengan harga yang wajar," tegasnya.
Selain menyoroti program internet murah, DPR RI juga mendorong optimalisasi pemanfaatan konektivitas digital di sektor-sektor strategis.
"Selain internet murah, Komisi I DPR RI mendorong program digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM. Dengan koneksi 100 Mbps, masyarakat dapat memanfaatkan layanan e-learning, telemedicine, serta platform perdagangan digital," pungkasnya.
Lebih lanjut, Dave menekankan agar para penyedia layanan internet tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam memastikan pemerataan akses.
"Penekanan utama kami adalah agar mereka tidak hanya berorientasi pada aspek komersial, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dalam mendukung pemerataan akses internet," tutupnya.
Fajar Ilman/Disway
