.png)
fin.co.id - Gubernur Banten Andra Soni menekankan peningkatan kualitas pendidikan serta pencegahan tawuran dan perundungan di sekolah saat melantik 64 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten di Kota Serang, Senin.
Pelantikan tersebut mencakup 59 pengawas sekolah, tiga auditor, satu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dan satu Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, yang diharapkan memperkuat fungsi pengawasan sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Andra Soni mengatakan pelantikan pengawas sekolah menjadi bagian dari komitmen Pemprov Banten dalam mempercepat perbaikan mutu pendidikan, termasuk penguatan sistem pengawasan di sekolah.
“Pelantikan 59 orang Pengawas Sekolah merupakan kado akhir tahun untuk para pendidik dan komitmen untuk mempercepat pelantikan Pengawas Sekolah Ahli Muda,” kata Andra.
Ia menegaskan para pengawas sekolah harus memberi perhatian serius pada pengawasan dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan, termasuk pengawasan pelaksanaan program sekolah gratis yang menjadi salah satu kebijakan strategis Pemprov Banten.
Selain itu, Andra menekankan pentingnya peran pengawas sekolah dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, khususnya tawuran antarpelajar dan perundungan.
“Serta memberikan atensi khusus dalam upaya bersama mencegah tawuran antarpelajar melalui penyelenggaraan pendidikan karakter, ekstrakurikuler yang positif, pembinaan konseling, dan kerja sama dengan para orang tua. Kita harus dapat mencegah tawuran dan perundungan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua pelajar,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan agar peserta didik penerima fasilitas sekolah gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta, mematuhi etika dan tata tertib. Ia meminta pengawas sekolah membangun sinergi dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta pemerhati pendidikan guna menekan angka putus sekolah di Provinsi Banten.
Di luar sektor pendidikan, Andra Soni menekankan penguatan fungsi pengawasan internal kepada Auditor dan PPUPD agar pelaksanaan pembangunan daerah berjalan lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.
Sementara itu, kepada Analis SDM Aparatur, Andra menyoroti peran strategis jabatan tersebut dalam penerapan sistem merit dan pengelolaan ASN berbasis data.
“Kepada Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, kalian memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan ASN secara terencana, objektif, dan berbasis data,” katanya.
Andra juga menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas ASN, khususnya bagi pejabat fungsional yang baru dilantik.
“Saya minta Bapak dan Ibu fokus kepada fungsi pengawas. Tidak usah urusan di luar itu, apalagi urusan politik. Bapak dan Ibu Pegawai Negeri Sipil, kemurniannya dijaga. Saya menilainya dari kinerja, bukan kedekatan,” ujar Andra.
