.png)
fin.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya informasi palsu atau hoaks yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026.
Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga pemberitaan di sejumlah kanal digital yang mencantumkan tautan pendaftaran tidak resmi dan berpotensi menjadi modus penipuan.
Fenomena ini dinilai dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pekerja dan buruh yang berharap program bantuan pemerintah kembali digulirkan pada tahun 2026.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap informasi BSU yang bersumber dari luar kanal resmi pemerintah.
Apalagi jika informasi tersebut mengarahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran mandiri melalui tautan tertentu.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri,” ujar Faried dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).
Faried menegaskan, seluruh informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui laman resmi Kemnaker, yakni bsu.kemnaker.go.id, serta akun media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Dengan demikian, masyarakat diminta untuk mengabaikan informasi BSU yang beredar di luar kanal tersebut, terutama yang meminta data pribadi atau menjanjikan pencairan dana dalam waktu singkat.
Belum Ada Kebijakan BSU 2026
Lebih lanjut, Faried juga meluruskan isu yang menyebutkan bahwa BSU akan kembali disalurkan pada 2026. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan maupun informasi resmi dari pemerintah terkait penyaluran BSU tahun depan.
“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegasnya.
Sebagai catatan, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025, dengan jumlah penerima mencapai 16.048.472 pekerja dan buruh yang memenuhi ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah tantangan ekonomi.
Namun demikian, Kemnaker memastikan bahwa belum ada keputusan lanjutan terkait kelanjutan program BSU pada tahun anggaran 2026.
Kemnaker juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Masyarakat diminta untuk selalu melakukan cek fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain.
