Anggaran ini menjadi modal penting untuk memastikan berbagai proyek infrastruktur dan pengembangan ekosistem kota Nusantara tetap berjalan.
Basuki menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk melanjutkan program-program prioritas yang telah dirancang sebelumnya.
Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan sistem pendukung kota, termasuk tata kelola, lingkungan, dan konektivitas.
Namun demikian, hingga saat ini OIKN belum merinci secara detail berapa paket pekerjaan yang akan dibiayai dari pagu anggaran Rp6 triliun tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Basuki mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk pembangunan IKN merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
“Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest,” tegas Basuki.
Pernyataan ini menegaskan komitmen OIKN untuk memastikan pembangunan IKN dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara.