.png)
Intisari Berita:
- Megawati menegaskan PDI Perjuangan menolak keras wacana Pilkada tidak langsung melalui DPRD.
- Penolakan dinyatakan sebagai sikap ideologis, konstitusional, dan historis untuk menjaga demokrasi hasil Reformasi.
- PDI Perjuangan berkomitmen mempertahankan Pilkada langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah.
fin.co.id - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang menolak keras wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD. Penolakan tersebut dinyatakan sebagai posisi prinsipil yang tidak bisa ditawar.
“PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis,” ujar Megawati dalam acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin 12 Januari 2026.
Menurutnya, Pilkada langsung merupakan tonggak penting demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Dia bilang, mekanisme tersebut lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politik yang selama bertahun-tahun tergerus oleh sistem kekuasaan yang terpusat.
“Mekanisme ini lahir dari perjuangan panjang Rakyat untuk merebut kembali hak politiknya setelah puluhan tahun dikekang oleh sentralisme kekuasaan,” ujarnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah praktik masa lalu yang tidak terbukti mampu memperkuat demokrasi maupun menjamin akuntabilitas kekuasaan. Ia sekaligus menepis anggapan bahwa sistem perwakilan dapat menekan biaya politik.
“Sebaliknya, Pilkada langsung memberikan ruang partisipasi Rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal. Karena itu, saya menegaskan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Megawati menyatakan konsistensi PDI Perjuangan dalam menolak Pilkada melalui DPRD merupakan bagian dari komitmen ideologis untuk mencegah kemunduran demokrasi di Indonesia.
“Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan. PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak Rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” tegasnya.
Megawati pun mengingatkan agar nilai-nilai demokrasi tidak dikorbankan hanya demi pertimbangan teknis atau efisiensi semata.
“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan Rakyat,” tutur Megawati. *
