.png)
fin.co.id - Ketua DPD RI Sultan Najamuddin mengemukakan pandangannya agar pelaksanaan Pilkada langsung dikaji ulang. Menurut dia, tingginya ongkos politik menjadi alasan utama perlunya evaluasi terhadap sistem tersebut.
"Secara pribadi memang di buku saya, saya pernah menyampaikan bahwa dengan pengalaman politik saya pribadi, memang biaya politik di Indonesia itu mahal sekali," ujar Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu, 14 Januari 2026.
Ia bahkan menilai biaya politik di Tanah Air tergolong sangat tinggi, bahkan berpotensi menjadi salah satu yang termahal di dunia. Karena itu, berdasarkan pengalaman empirisnya yang telah berulang kali mengikuti pemilu, Sultan mengusulkan agar mekanisme Pilkada langsung dipertimbangkan kembali.
"Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada, bupati, wali kota, gobernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia. Nah, atas dasar pengalaman empiris berkali-kali ikut pemilu, memang saya membuat buku waktu itu sebaiknya memang pilkada langsung atau demokrasi langsung itu ditinjau ulang," ungkapnya.
Meski demikian, Sultan berpandangan bahwa Pilkada langsung masih bisa diterapkan pada tingkat tertentu. Ia menyebut pemilihan kepala daerah secara langsung dapat tetap berlangsung di level kabupaten dan kota, sementara untuk pemilihan gubernur bisa dipertimbangkan mekanisme melalui DPRD.
"Secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi," imbuhnya.
Menurut Sultan, pemilihan gubernur tidak langsung dinilai lebih rasional dan berpotensi mempermudah tata kelola pemerintahan. Hal ini lantaran provinsi memiliki posisi strategis sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
"Kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi," jelasnya.
Dia juga menambahkan, demi mempermudah koordinasi pemerintahan ke depan, opsi pemilihan gubernur tanpa mekanisme langsung patut dipertimbangkan.
"Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung," pungkas Sultan.
Anisha Aprilia/Disway
