.png)
Pemerintah Denmark menyebut ancaman penggunaan kekuatan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Mereka menegaskan bahwa isu keamanan di kawasan Arktik seharusnya ditangani melalui koordinasi antarnegara sekutu dalam kerangka NATO, bukan lewat ambisi sepihak.
Greenland sendiri juga secara konsisten menyatakan bahwa masa depan wilayah tersebut berada di tangan rakyatnya, bukan hasil negosiasi geopolitik kekuatan besar.
Yang membuat polemik ini semakin tajam adalah cara Trump membalik logika dasar NATO. Dalam perjanjian aliansi, ancaman terhadap satu anggota dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh anggota, sehingga respons dilakukan secara kolektif.
Namun, Trump justru menilai NATO seharusnya membantu Amerika Serikat memperoleh Greenland.
Ia bahkan menyebut, bahwa NATO akan menjadi jauh lebih kuat jika Greenland berada di bawah kendali AS. Menurutnya, tanpa kepemimpinan dan kekuatan militer Amerika, NATO tidak akan menjadi aliansi yang efektif.
“NATO tidak akan menjadi kekuatan yang efektif atau pencegah tanpa Amerika Serikat,” ujar Trump.
Ia juga menyinggung kontribusi besar AS dalam membangun dan memperkuat NATO sejak masa jabatan pertamanya, serta menilai negara-negara aliansi menyadari fakta tersebut.
Isu Greenland kini bukan lagi sekadar sengketa wilayah, melainkan simbol baru ketegangan geopolitik di dalam NATO.
Ambisi Amerika Serikat, perlawanan negara-negara Eropa, serta bayang-bayang Rusia dan China membuat kawasan Arktik berubah menjadi panggung persaingan kekuatan global.
Peringatan keras Prancis menunjukkan bahwa kesatuan NATO tengah diuji. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, polemik Greenland berpotensi memicu perpecahan internal yang dapat melemahkan aliansi itu sendiri.
Satu hal yang pasti, Greenland kini bukan lagi pulau es di ujung dunia melainkan titik panas baru dalam peta geopolitik global. (*)
