.png)
fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Menurutnya, sistem tersebut kerap memunculkan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial hingga menurunnya kualitas kepemimpinan di daerah.
Dalam keterangannya kepada awak media, Yusril menilai Pilkada langsung saat ini cenderung menjadi ajang lahirnya pemimpin yang pandai membangun citra, namun lemah dalam kemampuan mengelola pemerintahan. Ia menyebut, kepala daerah yang terpilih sering kali memiliki mental “artis”, tampil meyakinkan di hadapan publik, tetapi tidak diimbangi dengan kompetensi manajerial birokrasi.
Yusril menyoroti adanya pergeseran nilai dalam proses rekrutmen pemimpin daerah. Menurutnya, mekanisme Pilkada langsung belum sepenuhnya mendorong lahirnya administrator publik yang mumpuni, melainkan lebih menguntungkan figur yang memiliki popularitas tinggi dan akses luas terhadap sorotan media.
“Mereka yang betul-betul punya potensi memimpin itu tidak dapat maju, karena mereka mungkin tidak punya dana, atau mereka tidak populer dalam artian seperti seorang selebriti atau artis,” ujar Yusril ditemui di Kemenkumimipas, Jumat, 16 Januari 2026.
Selain soal kualitas kepemimpinan, Yusril juga menyinggung persoalan lain yang dinilainya tak kalah serius, yakni tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Beban biaya yang besar tersebut, menurutnya, kerap memicu munculnya praktik-praktik tidak sehat dalam kontestasi politik.
“Kedua juga biaya pemilu yang sangat besar, dan kecenderungan makin membesarnya kemungkinan terjadinya money politik,” kata Yusril.
Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi di tingkat daerah. Dalam situasi seperti ini, peluang kemenangan sering kali lebih terbuka bagi calon yang memiliki popularitas dan kekuatan finansial besar dibandingkan mereka yang memiliki kapasitas dan integritas.
“Dan ini sebenarnya tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi, karena para calon kepala daerah itu tentu yang terpilih nanti yang populer dan banyak uangnya begitu,” pungkasnya.
Pernyataan Yusril tersebut kembali memantik diskusi publik mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang Pilkada langsung, khususnya dalam mencetak kepemimpinan daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Hasyim Ashari/Disway
