.png)
fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik pengusaha serakah yang melanggar hukum masih menjadi persoalan serius di Tanah Air. Ia menilai, sebagian kalangan pengusaha merasa memiliki kekuatan untuk mengendalikan kebijakan dengan cara menyuap pejabat dan berkolusi dengan kekuasaan.
“Mungkin para pengusaha yang disebut rakus ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia. Atau mungkin mereka merasa bisa membeli semua pejabat pemerintah Indonesia,” ujar Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis, 22 Januari 2026.
Dalam paparannya, Prabowo menyampaikan bahwa ia memperoleh laporan mengenai dugaan upaya penyuapan yang dilakukan sejumlah pengusaha, termasuk anggapan bahwa aparat pemerintah dapat dibeli demi melancarkan kepentingan bisnis.
“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mampu membeli pejabat,” ungkapnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo secara terbuka menantang para pengusaha yang masih memiliki pola pikir demikian untuk mencoba menyuap pejabat di bawah kepemimpinannya. Ia menegaskan, tindakan tersebut justru akan berujung pada konsekuensi yang tidak mereka duga.
“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini dalam pertemuan mereka mengatakan, 'Oh tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.' Baiklah, saya tantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan mendapati kejutan besar,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga membeberkan hasil kerja pemerintahannya dalam penegakan hukum, khususnya terhadap praktik penguasaan lahan dan sumber daya alam secara ilegal. Ia menyebut, dalam tahun pertama masa pemerintahannya, negara berhasil mengambil alih jutaan hektare lahan bermasalah.
“Di tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita 4 juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa,” kata Prabowo.
Selain penyitaan lahan, pemerintah juga mengambil langkah tegas dengan mencabut izin usaha puluhan korporasi yang terbukti melanggar aturan. Prabowo menjelaskan, keputusan tersebut diambil dalam rapat kabinet yang ia pimpin secara daring dari London, dua hari sebelumnya.
“Kami memutuskan untuk menyita atau mencabut izin 28 korporasi yang memiliki izin atas 1,01 juta hektare. Saya cabut karena kami menemukan mereka melanggar hukum,” ujarnya.
Anisha Aprilia/Disway
