Ide 'Gila' Dedi Mulyadi: Bandara Kertajati Terancam ‘Dipensiunkan’, Buka Opsi Tukar Guling dengan Husein

Ia juga mengaku telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan terkait rencana strategis tersebut.

Dari sisi bisnis daerah, Dedi menilai Bandara Husein Sastranegara jauh lebih menjanjikan karena pasarnya sudah terbentuk dan berada dekat dengan pusat aktivitas masyarakat Bandung Raya.

Pemprov Jabar bahkan menyiapkan rencana modernisasi besar-besaran, termasuk kemungkinan penambahan panjang landasan pacu (runway).

“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Kalau runway ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai,” ujarnya optimistis.

Terkait potensi selisih nilai aset antara Kertajati dan Husein, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme appraisal profesional.

“Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja lewat appraisal, karena ini urusan sesama pemerintah,” tuturnya.

Desakan agar Pemprov Jabar segera mengambil langkah strategis juga datang dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, menyebut BIJB Kertajati masih menjadi beban berat APBD karena terus membutuhkan dana talangan operasional.

“BIJB hingga kini belum beroperasi optimal. Jika tidak segera diambil kebijakan tepat, nilai asetnya bisa terus merosot,” kata Jajang.

Legislatif pun mengusulkan beberapa opsi, mulai dari ruislag dengan Bandara Husein, pengalihan fungsi menjadi markas militer, hingga penyerahan penuh pengelolaan bisnis kepada pemerintah pusat melalui PT Angkasa Pura.

Polemik BIJB Kertajati semakin kompleks karena masyarakat Bandung Raya masih membutuhkan bandara komersial yang dekat. Di sisi lain, kewenangan pengaturan jalur penerbangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Komisi III DPRD Jabar pun menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar BIJB bisa dimanfaatkan optimal, baik secara komersial maupun pelayanan publik.

Di tengah polemik, BIJB Kertajati tetap dipastikan siap melayani pemberangkatan jamaah haji 2026. Anggota Komisi V DPRD Jabar, Aten Munajat, menyebut bandara tersebut siap digunakan untuk keempat kalinya sebagai embarkasi haji.