Perpindahan Kader Partai Besar ke PSI Disebut Tak Lepas dari Bayang-bayang Jokowi

fin.co.id - Arus perpindahan sejumlah kader dari partai-partai mapan seperti Partai NasDem dan Golkar ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai bukan sekadar perpindahan politik biasa. Fenomena ini dianggap merefleksikan kuatnya pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam dinamika kepartaian saat ini.

Pengamat Politik Arifki Chaniago menilai, masuknya kader-kader potensial dari partai besar ke PSI merupakan sesuatu yang sulit terjadi bila partai tersebut tidak mendapat sokongan figur besar sekelas mantan presiden. Menurutnya, keberadaan Jokowi di sekitar PSI menciptakan konfigurasi politik yang tidak lazim.

Arifki menjelaskan, secara historis partai kecil kerap menghadapi hambatan serius, mulai dari keterbatasan sumber daya, minimnya jaringan politik, hingga rendahnya tingkat kepercayaan pemilih. Namun, PSI dinilai memiliki peluang untuk melampaui hambatan tersebut karena dikaitkan dengan figur presiden dua periode.

“Ini seperti jalan pintas yang sah secara politik. Partai kecil biasanya harus berjuang lama untuk mendapatkan pengakuan, tetapi ketika langsung ditopang mantan presiden, posisi tawarnya otomatis naik. Itu pilihan yang realistis, bukan spekulatif,” kata Arifki dalam keterangan, Senin, 26 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini menilai kondisi tersebut menjadi penjelasan mengapa PSI mulai menarik perhatian kader dari partai-partai besar. Ia menekankan bahwa fenomena ini lebih didorong oleh perhitungan rasional elite politik dalam membaca arah kekuasaan, bukan semata persoalan ideologi atau regenerasi.

“Banyak kader tidak sedang pindah rumah, tetapi pindah kendaraan. Mereka melihat PSI sebagai jalur alternatif yang dinilai memiliki mesin politik dan pengemudi yang jelas,” katanya.

Arifki juga mengingatkan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, sosok mantan presiden hampir selalu berperan sebagai magnet elektoral bagi partai politik. PDI Perjuangan identik dengan Megawati Soekarnoputri, Partai Demokrat tumbuh bersama figur Susilo Bambang Yudhoyono, sementara Partai Kebangkitan Bangsa tak bisa dilepaskan dari pengaruh Abdurrahman Wahid meski sempat lama dipimpin Muhaimin Iskandar.

“Figur seperti Jokowi tidak bisa direplikasi. Karena itu, strategi membangun politik alternatif melalui partai kecil dengan dukungan mantan presiden menjadi sesuatu yang sulit ditiru partai lain,” kata Arifki.

Ia menilai, jika Jokowi benar-benar mengambil peran strategis di PSI, misalnya sebagai dewan pembina, maka capaian PSI tidak cukup hanya sebatas lolos ke parlemen. Dalam satu siklus pemilu, PSI dituntut naik kelas menjadi partai menengah agar gagasan politik alternatif yang dibangun memiliki daya saing nyata.

“Kalau hanya lolos parlemen, itu seperti membuka bandara tetapi tidak punya rute strategis. Politik alternatif membutuhkan kapasitas kekuasaan, bukan sekadar eksistensi simbolik,” ujarnya.

PSI juga dinilai berpeluang menjadi kendaraan politik utama bagi Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029, baik dalam skenario kembali mendampingi Prabowo Subianto maupun membuka opsi pencalonan lain.

Di sisi lain, kehadiran Partai Gerakan Rakyat yang lebih awal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan turut mempercepat proses konsolidasi politik. Menurut Arifki, kontestasi menuju Pemilu 2029 tidak lagi dimulai mendekati hari pencoblosan, melainkan telah bergerak sejak jauh hari.

“Kereta 2029 sudah berjalan. Jokowi memilih tidak menunggu di peron, tetapi mungkin saja sedang menyiapkan jalur alternatif sejak dini,” katanya.

Ia menegaskan bahwa migrasi kader ke PSI menjadi penanda pergeseran politik nasional dari basis loyalitas menuju pendekatan realisme kekuasaan. Dalam situasi tersebut, Jokowi dinilai memiliki modal politik yang cukup untuk mengangkat partai kecil menjadi kekuatan yang kompetitif, meski efektivitasnya tetap akan diuji melalui mekanisme pemilu.