KONTROVERSI DP GAZA! Trump Minta Prabowo Setor Dana, Publik Bertanya: Misi Kemanusiaan atau Beban Baru bagi Indonesia?

fin.co.id - Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) Gaza atau Dewan Perdamaian Gaza (DP Gaza) menuai perhatian publik.

Salah satu isu yang ramai dipertanyakan adalah soal kewajiban iuran setelah Indonesia resmi masuk dalam dewan tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memang memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk iuran sukarela, namun hal tersebut bukan biaya keanggotaan atau membership fee.

Penjelasan ini disampaikan Sugiono saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Januari 2026.

Sugiono meluruskan kabar yang menyebut Indonesia wajib membayar iuran setelah bergabung ke DP Gaza. Ia menegaskan bahwa tidak ada kewajiban finansial bersifat tetap bagi negara anggota.

“Presiden memutuskan untuk ikut partisipasi. Jadi begini, ini bukan membership fee,” ujar Sugiono.

Menurutnya, partisipasi yang dimaksud adalah bentuk kontribusi sukarela sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap upaya perdamaian dan pemulihan Gaza, bukan syarat administratif untuk menjadi anggota.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang bergabung dalam DP Gaza. Dewan ini juga diisi oleh sejumlah negara penting di kawasan, termasuk Mesir dan Arab Saudi.

Keberadaan Indonesia di forum tersebut dinilai strategis, mengingat peran aktif Indonesia selama ini dalam isu Palestina, baik melalui jalur diplomasi, kemanusiaan, maupun politik luar negeri bebas aktif.

Sugiono menyebut bahwa DP Gaza dibentuk dengan tujuan utama menyelesaikan persoalan Gaza secara komprehensif, tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memikirkan masa depan wilayah tersebut.

Rekonstruksi dan Pemulihan Palestina

Salah satu fokus utama DP Gaza adalah rekonstruksi wilayah Palestina, khususnya Gaza yang mengalami kerusakan parah akibat konflik berkepanjangan.

Sugiono menjelaskan bahwa kebutuhan dana rekonstruksi inilah yang melatarbelakangi ajakan kepada negara-negara anggota untuk ikut berpartisipasi secara sukarela.