.png)
fin.co.id - Hubungan diplomatik Indonesia sedang berada di titik didih! Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara mengejutkan melayangkan ultimatum keras kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isunya sangat sensitif: keanggotaan Indonesia di forum internasional bernama Board of Peace. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah mundur, marwah Indonesia sebagai pendukung setia Palestina terancam runtuh di mata dunia.
Banyak pihak menilai langkah diplomasi ini sebagai "jebakan" yang bisa merusak citra Indonesia di kancah global. MUI mendesak agar Indonesia segera hengkang dari forum tersebut demi menjaga amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Langkah Diplomasi Aneh, Kiai Cholil Nafis: Ini Tidak Berpihak ke Palestina!
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai keputusan bergabung dengan Board of Peace adalah blunder besar yang kontraproduktif dengan garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” tegas Kiai Cholil dalam keterangan resmi MUI pada Rabu, 28 Januari 2026. Menurutnya, mustahil Indonesia bisa menyuarakan kemerdekaan Palestina jika masih duduk satu meja dalam forum yang komposisinya sangat berat sebelah.
Anatomi Board of Peace: Ada Netanyahu, Tapi Palestina Absen?
Analisis tajam Kiai Cholil membedah siapa aktor di balik forum ini. Board of Peace ternyata merupakan inisiasi mantan Presiden AS, Donald Trump, dan melibatkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sosok Netanyahu sendiri dianggap oleh banyak negara sebagai aktor utama di balik penderitaan rakyat Palestina saat ini.
Hal yang paling menyita perhatian adalah ketimpangan dalam keanggotaannya. Bagaimana mungkin sebuah forum perdamaian membahas konflik di Timur Tengah tanpa melibatkan representasi dari Palestina?
“Dalam penggagasnya ada Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah, sementara negara Palestina sendiri tidak ada di sana. Ini sangat ganjil,” tutur Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut.
Sudah Tidak Adil, Masih Disuruh Bayar Iuran?
Tak hanya masalah ideologi, MUI juga mencium keanehan dari sisi administratif dan finansial. Indonesia kabarnya diwajibkan menyetorkan sejumlah uang untuk iuran keanggotaan. Fakta ini dianggap sebagai penghinaan bagi kedaulatan bangsa, seolah Indonesia membiayai forum yang justru melegitimasi kepentingan penjajah.
MUI menilai tidak ada urgensi maupun manfaat strategis bagi Indonesia untuk tetap bertahan. Oleh karena itu, desakan agar Presiden Prabowo segera mengambil keputusan tegas kian menguat sebelum posisi Indonesia semakin terpojok di mata dunia Islam.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” pungkas Kiai Cholil dengan nada lugas.
