.png)
fin.co.id - Untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), diperlukan keberadaan dapur Satuan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh penjuru Indonesia.
Namun sayangnya, belum semua dapur SPPG memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG. Seperti yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat (Jabar).
Dari 292 SPPG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Cianjur, sekitar 112 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal itu diungkapkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur.
Menurut Kepala Dinkes Cianjur, Made Setiawan, berbagai upaya dilakukan guna menekan kasus keracunan yang menimpa siswa penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur, termasuk melakukan evaluasi dan standar SLHS.
"Kami memastikan SPPG yang memasok MBG ke sejumlah sekolah yang siswanya mengalami keracunan sudah mengantongi SLHS, namun investigasi mendalam tetap dilakukan, termasuk evaluasi menyeluruh mulai dari bahan baku sampai pendistribusian," ujar Made, Selasa, 3 Februari 2026, dikutip Antara.
Dia menjelaskan hingga Januari 2026 tercatat 292 SPPG berdiri di Cianjur, 214 diantaranya sudah beroperasi dan baru 179 SPPG yang sudah mengantongi SLHS, termasuk tiga SPPG di tiga kecamatan yaitu Cikalongkulon, Sukanagara, dan Kadupandak.
Dinkes Terus Lakukan Pengawasan
Pihak terkait terus memperketat pengawasan guna memastikan tidak terjadi kesalahan, baik dalam tahapan pengolahan makanan maupun akibat kendala teknis selama distribusi, seperti keterlambatan pengiriman.
"Kami mendukung penuh keberlanjutan Program MBG karena memiliki dampak berantai yang besar bagi kesehatan generasi mendatang dan ekonomi lokal, dimana tujuannya sangat baik untuk menciptakan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama Satgas MBG, pihak sekolah, serta SPPG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Berbagai langkah pencegahan ditempuh melalui penguatan pengawasan dan penerapan petunjuk teknis terbaru tahun 2026.
Ia menambahkan, proses investigasi turut dilakukan dengan menitikberatkan pada sejumlah aspek penting yang menjadi bahan evaluasi, khususnya menyangkut mekanisme pendistribusian makanan kepada para siswa penerima manfaat di masing-masing sekolah.
"Kami akan terus mengawal program yang dicanangkan Presiden RI agar dapat berjalan maksimal tanpa ada kendala, termasuk keracunan yang dapat terus ditekan," katanya.
