.png)
fin.co.id - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menanggapi adanya penolakan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam terkait keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Menurutnya, perbedaan pandangan di tengah masyarakat merupakan hal yang lumrah dalam dinamika demokrasi.
“Dinamika masyarakat kita kan seperti itu. Kalau belum paham penjelasan dari Bapak Presiden, berpotensi untuk berbeda pendapat,” ujar Nasaruddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan penjelasan secara terbuka, baik melalui media maupun lewat pertemuan langsung dengan para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang menyuarakan keberatan.
Ia menilai, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif, ruang dialog justru terbuka dan diwarnai pertukaran pandangan yang konstruktif.
“Setelah orang mendengarkan penjelasannya secara rinci, maka pada akhirnya bisa saling memberikan masukan,” jelasnya.
Nasaruddin menambahkan, komunikasi yang terjalin tidak hanya bersifat satu arah. Selain menerima penjelasan dari presiden, para tokoh agama juga turut menyampaikan pandangan, harapan, hingga doa agar kebijakan yang diambil tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Bapak Presiden memberi masukan kepada para pimpinan agama, tapi pimpinan agama juga memberikan semacam peringatan dan doa. Insyaallah masing-masing punya peran yang sangat penting,” pungkas Menag.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara terbuka meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau ulang keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk mempertimbangkan opsi untuk menarik diri dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang tidak tepat dan dinilai tidak berpihak pada perjuangan Palestina.
Ia pun secara tegas meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar menarik Indonesia dari keanggotaan forum tersebut.
"Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina," kata Waketum MUI KH Cholil Nafis melalui akun X pribadinya, Rabu, 28 Januari 2026.
Anisha Aprilia/Disway
