.png)
fin.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengubah arah dukungannya terkait posisi Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Setelah sebelumnya MUI sempat mendesak Presiden Prabowo agar Indonesia segera menarik diri, lembaga tersebut kini menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk tetap bertahan dalam organisasi yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump itu.
Perubahan sikap ini muncul sebagai hasil dari pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang berlangsung di Istana pada Selasa, 4 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menegaskan bahwa pihaknya memberikan lampu hijau selama keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian ditujukan bagi kemaslahatan umat.
"Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi adalah komitmen dia untuk kemaslahatan itu. Nah sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji kalau memang tidak bermaslahat akan keluar," kata Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3 Februari 2026.
Anwar Iskandar menjelaskan bahwa poin krusial yang ia tangkap dari penjelasan Presiden adalah komitmen nyata Prabowo dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara menyeluruh.
Melalui Dewan Perdamaian ini, Presiden berupaya mengambil peran aktif untuk meringankan penderitaan warga Palestina yang berada di Gaza.
"Jadi yang saya tangkap, komitmen Presiden. Komitmen Presiden yang pertama ingin benar-benar berjuang di dalam Dewan Perdamaian ini untuk kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat secara penuh. Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza," ujarnya.
Alasan tersebutlah yang menjadi landasan bagi Prabowo dan sejumlah negara Islam lainnya untuk tetap bergabung dalam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Anwar, tujuan besar tersebut membawa kemaslahatan yang penting bagi konstelasi politik global.
"Dan untuk itu, maka beliau melalui organisasi ini bekerja sama dengan negara-negara Islam yang lain untuk berjuang demi perdamaian dunia," ujarnya.
Lebih lanjut, Anwar juga menyoroti adanya jaminan ketegasan dari Presiden Prabowo. Jika di masa mendatang badan internasional tersebut bertindak melenceng dari prinsip kemaslahatan, maka seluruh negara Islam yang tergabung telah bersepakat untuk segera memisahkan diri.
"Dan apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP," ujarnya.
"Ini yang penting kita catat, selain dari tadi itu komitmen dia untuk berpihak kepada kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat Indonesia, komitmen dia untuk anggota korupsi, dan komitmen dia untuk membawa negara ini menuju kemakmuran dan kebaikan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Itu yang tadi disampaikan oleh beliau di dalam," lanjut Anwar.
Sebelumnya, MUI meminta pemerintah meninjau ulang keikutsertaan Indonesia, termasuk mempertimbangkan opsi keluar dari forum tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang tidak sejalan dengan keberpihakan terhadap Palestina.
