Tanah HGU dan HGB Nganggur 2 Tahun? Siap-Siap Disita Negara

fin.co.id -  Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menandatangani regulasi terbaru mengenai penertiban tanah telantar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Aturan ini merupakan langkah tegas pemerintah untuk memastikan lahan di Indonesia memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar aset yang didiamkan.

Berikut adalah rincian detail mengenai aturan tanah menganggur yang dikuasai negara tersebut:

1. Kriteria Tanah yang Bisa Disita Negara

Berdasarkan regulasi terbaru, tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam jangka waktu tertentu akan masuk dalam kategori telantar dan menjadi objek penertiban oleh negara.

• Tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB): Menjadi objek penertiban jika selama 2 tahun sejak haknya diterbitkan, tanah tersebut tidak diusahakan, tidak digunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai proposal awal permohonan haknya.

• Tanah Hak Milik (SHM): Dapat ditertibkan apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti:

• Dikuasai oleh pihak lain hingga menjadi kawasan perkampungan.

• Dikuasai pihak lain selama 20 tahun berturut-turut tanpa hubungan hukum dengan pemilik asli.

• Tidak terpenuhinya fungsi sosial lahan tersebut.

• Kawasan Izin/Konsesi: Kawasan dengan izin usaha yang dibiarkan menganggur juga akan menjadi sasaran penertiban.

2. Percepatan Proses Penertiban (Hanya 90 Hari)

Salah satu perubahan signifikan dalam kepemimpinan Presiden Prabowo adalah pemangkasan waktu birokrasi dalam penetapan status tanah telantar.

• Sebelumnya, proses penentuan tanah telantar membutuhkan waktu hingga 587 hari.

• Atas perintah Presiden, waktu tersebut dipangkas menjadi hanya 90 hari melalui revisi aturan.

• Setelah melalui proses inventarisasi dan verifikasi, tanah yang terbukti telantar akan dihapus dari basis data pemilik lama dan disita oleh negara sebagai aset cadangan umum atau diserahkan ke Bank Tanah.