fin.co.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan bahwa Indonesia akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas mencapai 7 gigawatt (GW) dalam kurun waktu delapan tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 pada Rabu (4/2). Hashim menegaskan bahwa proyek nuklir ini menjadi langkah baru pemerintah dalam memperkuat transisi energi sekaligus menjawab kebutuhan listrik jangka panjang.
“Awalnya membangun 500 megawatt (MW) dan secara bertahap akan mencapai tujuh GW PLTN hingga 2034,” ujar Hashim.
Menurut Hashim, pembangunan PLTN tidak langsung dilakukan dalam kapasitas besar. Pemerintah memilih memulai dari skala kecil terlebih dahulu, yakni 500 MW, sebelum ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai target akhir 7 GW.
Strategi ini dipilih untuk memastikan kesiapan teknologi, regulasi, sumber daya manusia, hingga aspek keselamatan nuklir terpenuhi secara optimal.
Ia juga menyebut, sejumlah negara telah menunjukkan minat untuk ikut terlibat dalam pembangunan PLTN di Indonesia, baik dari sisi investasi maupun teknologi.
“Ini merupakan bukti komitmen yang kuat, meskipun bukan solusi berbasis alam, tapi (PLTN) ini kan energi hijau, netral karbon,” jelasnya.
Namun demikian, Hashim belum merinci negara mana saja yang siap berpartisipasi dalam proyek strategis tersebut.
Masuk RUPTL PLN 2025–2034
Rencana pembangunan PLTN sejatinya sudah masuk dalam dokumen Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.
Dalam roadmap tersebut, nuklir menjadi salah satu sumber energi yang akan dikembangkan untuk memperkuat bauran energi nasional.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa pembangunan PLTN ditargetkan mulai berjalan pada 2027.