.png)
fin.co.id - Isu perombakan besar-besaran di lingkup birokrasi dan sektor swasta mencuat. Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah keras untuk membersihkan pihak-pihak yang dinilai menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinyal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo dalam forum China Conference Southeast Asia di St Regis Jakarta, Selasa 10 Februari 2026 malam, yang juga diikuti secara daring.
Dalam sesi tanya jawab terkait pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), Hashim menyebut proses “pembersihan” tengah berjalan.
"Sekarang, tinggal masalah membersihkan 'telur-telur busuk' ini. Terus terang, akan ada pejabat yang dicopot, saya rasa denda sangat besar akan dijatuhkan," kata Hashim menjawab pertanyaan moderator seputar pengunduran diri sejumlah pejabat kunci di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pejabat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru-baru ini.
Hashim, yang juga merupakan adik kandung Presiden Prabowo, menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi elite yang terlibat dalam praktik kriminal maupun perusakan lingkungan.
Dalam diskusi panel tersebut, ia menyatakan momentum pembenahan birokrasi sudah dimulai. Bahkan, ia memberi sinyal bahwa pencopotan kepala lembaga bisa terus berlanjut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hukum dan inefisiensi.
Contoh ketegasan itu, menurut Hashim, terlihat saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke London dua pekan lalu. Dalam periode tersebut, sebanyak 28 perusahaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dicabut izinnya karena diduga kuat terlibat dalam kerusakan lingkungan yang menyebabkan ribuan korban jiwa.
"Data yang digunakan sangat akurat, mulai dari fotografi satelit, drone, hingga bukti lapangan. Meskipun beberapa perusahaan ini memiliki koneksi dengan elit yang kuat, Presiden tetap mengambil tindakan tegas," ujar Hashim.
Ia menambahkan, pemerintah tetap membuka ruang peninjauan kembali bagi perusahaan yang merasa tidak bersalah. Namun ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil berlandaskan prinsip keadilan yang presisi, bukan keputusan yang didorong tekanan kelompok tertentu.
Tak hanya sektor lingkungan, langkah tegas juga disebut akan menyentuh praktik manipulasi di pasar modal. Hashim menyoroti kerugian yang dialami investor ritel akibat praktik “goreng saham” yang dinilai tidak wajar.
"Saya bukan Jaksa Agung, namun jika ada orang yang bertanggung jawab atas perilaku kriminal yang merugikan investor kecil, segala kemungkinan (proses hukum, red) terbuka lebar. Semua opsi ada di atas meja," katanya.
