.png)
fin.co.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) tidak dapat diartikan sebagai langkah normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, maupun sebagai bentuk pengakuan atas kebijakan negara tertentu.
Juru Bicara I Kemlu, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia dalam forum tersebut berlandaskan mandat untuk stabilisasi, perlindungan warga sipil, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," kata Yvonne kepada wartawan, Kamis, 12 Februari 2026.
Ia menambahkan, komposisi maupun keanggotaan negara lain dalam Board of Peace tidak memengaruhi sikap prinsip Indonesia.
Menurut Yvonne, baik di BoP maupun di berbagai forum internasional lainnya, Indonesia sejak awal konsisten menyerukan penghentian kekerasan terhadap warga sipil. Indonesia juga mengecam setiap pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional di Gaza, serta mendorong terbukanya akses bantuan kemanusiaan dan terwujudnya solusi dua negara.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," imbuhnya.
Yvonne menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan dimanfaatkan untuk memperkuat upaya mendorong solusi dua negara.
"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di Board of Peace untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari 2026.
Airlangga juga menyebutkan bahwa dalam periode yang berdekatan, Presiden akan melakukan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), yakni kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
"Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19, dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Rabu, 11 Februari 2026.
Anisha Aprilia/Disway
