.png)
Fin.co.id - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya angkat bicara terkait isu yang menyebut dirinya akan bergabung dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Dengan nada santai namun tegas, Jokowi menyatakan tidak berminat mengisi jabatan tersebut dan memilih menikmati kehidupannya sebagai warga sipil di kampung halaman.
“Nggak lah, saya di Solo saja. Di Solo saja,” ujar Jokowi.
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai spekulasi politik yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir. Jokowi menegaskan bahwa dirinya telah menyampaikan sikap tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.
Ia menekankan bahwa saat ini dirinya bukan lagi pejabat negara, melainkan warga sipil biasa. Meski tidak mengungkap secara rinci kapan komunikasi tersebut berlangsung, Jokowi memastikan pendiriannya tetap sama.
“Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja,” ucapnya sambil tersenyum.
Keputusan Jokowi menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa tidak selalu harus diwujudkan melalui posisi formal di pemerintahan. Seorang mantan pemimpin tetap dapat memberi kontribusi tanpa harus kembali duduk di kursi kekuasaan.
Peran sebagai penasehat informal atau penjaga moral dinilai tetap memiliki makna strategis bagi perjalanan bangsa.
Langkah Jokowi dinilai sejalan dengan sikap Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, Partai Demokrat melalui salah satu politikusnya menegaskan bahwa SBY tidak memiliki ambisi untuk menduduki jabatan formal sebagai Wantimpres.
Meski Presiden Prabowo sempat berkunjung ke Cikeas pada November 2024, SBY menyatakan kesiapannya membantu pemerintahan melalui sumbangan pemikiran dan komunikasi informal tanpa harus memegang jabatan resmi.
Isu Wantimpres dan Reshuffle Kabinet
Isu masuknya Jokowi ke Wantimpres kembali mencuat di tengah kabar reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan terjadi pada Februari 2026.
Beberapa pengamat politik menilai wacana tersebut sebagai bagian dari dinamika hubungan politik antara Jokowi dan Prabowo pasca-Pilpres.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres secara konstitusional dapat memperkuat relasi politik antara dua tokoh tersebut.
Sebelumnya, Jokowi juga sempat dikabarkan menerima posisi sebagai penasehat di Danantara. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi menjaga keseimbangan koalisi pemerintahan, terutama jika terjadi perombakan kabinet yang berdampak pada figur-figur dekat Jokowi.
