.png)
fin.co.id - Isu mengenai nasionalisme penerima beasiswa negara kembali memanas dan menjadi pembicaraan hangat di berbagai lini masa. Kali ini, Anggota Komisi I DPR RI, Marwan Jafar, mengeluarkan pernyataan menohok yang ditujukan langsung kepada para lulusan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menegaskan bahwa dana pendidikan yang berasal dari pajak rakyat bukan untuk membiayai ambisi pribadi menetap di negeri orang!
Kegaduhan ini mencuat setelah polemik alumnus beasiswa pemerintah, Dwi Sasetyaningtyas, viral di media sosial. Sorotan tajam publik mengarah pada pernyataannya yang mengungkapkan kebanggaan atas status kewarganegaraan asing sang anak. Hal ini sontak memicu debat panas mengenai komitmen moral dan tanggung jawab para intelektual muda terhadap tanah air mereka sendiri.
Sindiran Pedas untuk Alumni Mandiri: Nasionalisme Bukan Sekadar Semboyan!
Marwan Jafar menyoroti adanya ketimpangan komitmen antara penerima beasiswa dari kalangan birokrat dengan jalur mandiri. Menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun karyawan BUMN biasanya memiliki jalur pengabdian yang jelas karena terikat aturan kedinasan. Mereka cenderung langsung pulang untuk menerapkan ilmu di instansi masing-masing.
Namun, tantangan besar justru ada pada penerima dari sektor swasta atau mandiri. Marwan melihat ada kecenderungan para lulusan ini menjadikan gelar luar negeri hanya sebagai batu loncatan untuk membangun karier di negara maju, tanpa ada niat sedikit pun untuk mengabdi di dalam negeri.
“Harusnya berkontribusi secara profesional. Ilmu mereka direalisasikan di Indonesia,” tegas Marwan dengan nada bicara yang serius. Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kuliah di kampus top dunia bukan untuk mencari pekerjaan di sana, melainkan memperkaya kompetensi demi kemajuan Indonesia.
Ubah Pola Pikir: Indonesia Butuh Kontribusi, Bukan Sekadar Cari Kerja
Kritik ini sekaligus menjadi tamparan bagi pemerintah agar segera mengevaluasi bagaimana ekosistem riset dan kerja di Indonesia bisa menyerap para talenta hebat ini. Marwan mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara perguruan tinggi dan sektor swasta nasional agar para lulusan S2 dan S3 ini punya "wadah" saat kembali.
Masalahnya, banyak alumni yang justru lebih fokus memikirkan nasib pribadi daripada kontribusi kolektif. Marwan secara tegas meminta perubahan mindset atau pola pikir yang lebih mendalam pada setiap penerima bantuan dana pendidikan negara.
“Kalau ASN bisa pulang karena sekolah kedinasan. Yang swasta ini harus diubah mindset-nya bukan lagi mencari pekerjaan apa, tapi justru kontribusi nyata yang diharapkan,” tambahnya. Bagi Marwan, penguatan jiwa nasionalisme sejak proses seleksi menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.
Sentil Etika: Jangan 'Menghilang' Setelah Lulus!
Bukan hanya soal lokasi kerja, masalah etika juga menjadi sorotan tajam. Marwan sangat menyayangkan jika ada alumni yang memutuskan menetap di luar negeri namun tidak menunjukkan itikad baik untuk melapor kepada pihak pengelola. Menurutnya, berkomunikasi secara terbuka adalah bentuk integritas minimal yang harus dimiliki oleh seorang intelektual.
Sikap diam-diam menetap di luar negeri dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan negara. Marwan menegaskan bahwa membangun negara harus menjadi prioritas utama bagi setiap anak bangsa yang sudah mendapatkan fasilitas istimewa dari uang negara.
Nasionalisme dan Aksi Nyata demi Kemajuan Bangsa
Mengakhiri pernyataannya, Marwan Jafar mengingatkan kembali bahwa tidak ada lagi ruang toleransi bagi para pengejar beasiswa yang tidak punya komitmen jelas. Nasionalisme bukan hanya kata-kata manis di dalam formulir pendaftaran, tapi harus mewujud dalam tindakan nyata membangun NKRI.
