.png)
Pernyataan keras ini membuat polemik semakin panas dan melebar dari sekadar unggahan media sosial menjadi isu kebangsaan.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf
Di tengah tekanan publik, Tyas akhirnya memberikan klarifikasi. Ia menyebut pernyataannya merupakan luapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
“Ungkapan cukup aku aja yang WNI anakku jangan adalah bentuk rasa kecewa, marah, kesalku sebagai WNI terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” tulisnya.
Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
Sementara itu, LPDP melalui akun resmi @lpdp_ri menyatakan menyayangkan polemik yang terjadi. LPDP menegaskan bahwa Tyas telah menyelesaikan studi dan masa pengabdian sesuai ketentuan, sehingga tidak lagi memiliki perikatan hukum.
Meski demikian, LPDP tetap mengimbau agar alumni lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan menjaga sensitivitas publik.
Keluarga Ikut Terseret, Sosok Mertua Jadi Sorotan
Tak berhenti pada Tyas, warganet juga menyoroti keluarga besarnya. Nama mertuanya, Syukur Iwantoro, ikut ramai dibahas.
Syukur bukan sosok asing di birokrasi. Ia pernah menjabat Sekretaris Jenderal di Kementerian Pertanian. Kariernya panjang, mulai dari staf Biro Kerja Sama Luar Negeri hingga menjadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebelum menduduki jabatan Sekjen.
Berdasarkan data e-LHKPN 2018, total kekayaannya dilaporkan sebesar Rp3,093 miliar saat menjabat Sekjen Kementan.
Syukur juga pernah diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, serta pada 2019 terkait penyelidikan impor bawang putih.
Suami Tyas, Arya Iwantoro, diketahui bekerja sebagai Senior Research Consultant di University of Plymouth dan kini menetap di Inggris bersama keluarga.
Isu Nasionalisme dan Etika Publik
Kasus ini berkembang menjadi diskusi lebih luas tentang nasionalisme, etika publik, serta tanggung jawab moral penerima beasiswa negara.
