.png)
fin.co.id - Sorotan publik terhadap mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar terus bergulir. Isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu beragam respons dari masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengaku mengikuti perkembangan pemberitaan terkait pengadaan kendaraan tersebut. Lembaga antirasuah itu menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam belanja daerah, terutama yang menyangkut pengadaan barang dan jasa.
“Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat 27 Februari 2026.
Budi menekankan agar penggunaan anggaran daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang serta benar-benar sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa kerap menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up (penggelembungan, red.) harga, downgrade specs (penurunan spesifikasi, red.), itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” kata dia.
Selain itu, KPK juga mengingatkan agar belanja daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan riil. Jangan sampai, menurut Budi, kebutuhan sebenarnya adalah untuk a, namun anggaran justru dibelanjakan untuk b.
Sebelumnya, Rudy Mas’ud menjadi perhatian publik usai menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar tersebut dilakukan demi menjaga marwah Kalimantan Timur. Ia juga menyebut pembelian kendaraan dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan pengingat kepada Rudy Mas’ud sebagai kader. Menurut Sarmuji, Partai Golkar meminta Gubernur Kaltim tersebut lebih peka terhadap suara masyarakat, terutama di tengah kebijakan efisiensi yang sedang berjalan.
