.png)
fin.co.id - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara terkait polemik alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dalam APBN 2026.
Program ini sebelumnya dikritik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai MBG mengambil jatah dari pos anggaran pendidikan.
Teddy menegaskan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 tetap sebesar 20 persen dari total APBN. Angka tersebut merupakan amanat konstitusi terkait mandatory spending atau belanja wajib di sektor pendidikan.
“Peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketuanya juga PDIP,” ujar Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Anggaran Pendidikan 20 Persen Tetap Aman
Menurut Teddy, pembagian alokasi dana pendidikan sudah melalui pembahasan panjang antara pemerintah dan DPR. Dengan demikian, narasi bahwa MBG mengambil jatah anggaran pendidikan dinilai tidak tepat.
Ia menegaskan bahwa seluruh program yang masuk dalam pos pendidikan telah disepakati bersama, termasuk MBG. “Semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” tuturnya.
Dalam APBN 2026, total anggaran pendidikan disebut mencapai Rp769 triliun. Pemerintah memastikan angka tersebut tidak mengalami pengurangan dibandingkan komitmen mandatory spending 20 persen.
MBG Disebut Perkuat Kualitas SDM
Program makan bergizi gratis diklaim sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran program ini mencakup siswa dari jenjang pendidikan usia dini hingga sekolah menengah atas.
Teddy menilai asupan gizi yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung konsentrasi belajar dan kesehatan siswa. Karena itu, MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
“Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” kata Teddy.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada program pendidikan yang dihentikan sejak MBG mulai dioperasikan. Bahkan, sejumlah program justru diperluas pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa program yang disebut tetap berjalan antara lain Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, hingga pengadaan 280 ribu televisi digital untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
