.png)
Menurutnya, dukungan pendidikan tidak boleh berhenti di jenjang sarjana. Program magister hingga doktoral juga perlu diperluas agar kualitas sumber daya manusia Jakarta semakin kompetitif.
“Pendidikan adalah kunci utama dalam mengubah masa depan seseorang,” tegasnya.
Ia meyakini pendidikan mampu mengubah nasib masyarakat, terutama mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung.
Belajar dari Skema Dana Abadi LPDP Nasional
Sebagai referensi, LPDP nasional berada di bawah Kementerian Keuangan dan dibiayai melalui Dana Abadi Pendidikan (DAP). Dana tersebut berasal dari investasi dana abadi yang bersumber dari alokasi APBN dan penerimaan pajak selama bertahun-tahun.
Menurut Pelaksana Tugas Utama LPDP, Sudarto, hingga 30 September 2025 saldo dana abadi mencapai Rp154,11 triliun.
Rinciannya meliputi:
-
Dana Abadi Pendidikan (DAP): Rp126,12 triliun
-
Dana Abadi Penelitian (DAPL): Rp12,99 triliun
-
Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT): Rp10 triliun
-
Dana Abadi Kebudayaan (DAKB): Rp5 triliun
Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2023, saldo dana abadi tercatat Rp139,11 triliun. Sebelumnya, 2022 sebesar Rp119,11 triliun, 2021 Rp99,11 triliun, dan 2020 Rp70,11 triliun.
Tren kenaikan ini memperlihatkan bahwa model dana abadi dinilai cukup berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang.
LPDP Jakarta, Mungkinkah Punya Dana Abadi Sendiri?
Meski belum dijelaskan secara rinci, banyak pihak menilai LPDP Jakarta berpotensi mengadopsi model serupa, yakni membentuk dana abadi daerah untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan.
Jika terealisasi, Jakarta bisa menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki skema beasiswa mirip LPDP nasional dengan pendanaan mandiri.
Langkah ini dinilai strategis, mengingat Jakarta sebagai ibu kota sekaligus pusat ekonomi nasional memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat. (*)
