Mobil Dinas Rp 8,49 Miliar Dibatalkan, 14 Hari Dana Wajib Kembali ke Kas Daerah Kaltim

fin.co.id -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp 8,49 miliar. Dana yang telah dibayarkan kepada penyedia wajib dikembalikan ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah kendaraan diterima kembali.

Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.

“Empat belas hari setelah menerima kembali mobil tersebut, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah,” ujar Faisal dalam keterangan pers, Senin (2/3/2026).

Faisal menjelaskan, Pemprov Kaltim telah bersurat kepada pihak penyedia kendaraan untuk memproses serah terima kembali mobil dinas tersebut.

Seluruh tahapan akan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan pembatalan ini, dana sebesar Rp8.499.936.000 yang sebelumnya dialokasikan melalui APBD Perubahan 2025 akan kembali masuk ke kas daerah.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons atas sorotan publik terkait pengadaan kendaraan operasional pimpinan daerah dengan nilai fantastis tersebut.

Sebagai informasi, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim dianggarkan melalui APBD Perubahan 2025 oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

Nilainya mencapai hampir Rp 8,5 miliar untuk satu unit kendaraan roda empat operasional pimpinan.

Mobil tersebut diketahui merupakan Land Rover Range Rover 3.0 LWB, kendaraan premium yang sebelumnya sempat diberitakan telah dilakukan proses serah terima di Jakarta.