.png)
fin.co.id - Ikatan Keluarga Madura DKI Jakarta (IKAMA DKI Jakarta) menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja serta transparansi pengelolaan anggaran di Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Menjelang arus mudik 2026, organisasi perantau tersebut menilai dukungan, dan fasilitas bagi warga Jawa Timur di ibu kota masih sangat terbatas serta cenderung birokratis.
Sekretaris IKAMA DKI Jakarta, Alfian Romadhoni menegaskan, sebagai perwakilan Provinsi Jawa Timur di Jakarta, Badan Penghubung seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perantau, khususnya warga Madura yang hendak pulang kampung.
"Kami melihat ada tembok besar bernama birokrasi yang kaku. Padahal, dana APBD Jawa Timur yang dialokasikan untuk operasional dan pelayanan masyarakat seharusnya dirasakan langsung manfaatnya oleh para perantau, terutama saat momentum krusial seperti mudik tahun ini," kata Alfian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026.
Dia mengatakan, IKAMA DKI Jakarta menyampaikan beberapa catatan penting terkait pelayanan mudik tahun ini.
Pertama, organisasi tersebut menyoroti minimnya transparansi penggunaan anggaran. IKAMA mendesak pihak Badan Penghubung membuka secara jelas rincian penggunaan dana yang bersumber dari APBD, terutama yang berkaitan dengan program pelayanan masyarakat dan fasilitas bagi perantau saat mudik.
Kedua, mekanisme pelayanan yang dinilai terlalu kaku dan administratif. Menurut IKAMA, prosedur yang berbelit membuat sejumlah warga perantau kesulitan mendapatkan bantuan atau fasilitas pendukung perjalanan mudik.
Ketiga, kurangnya program nyata bagi masyarakat perantau pada momentum mudik 2026. IKAMA menilai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, perhatian pemerintah daerah terhadap warga perantau masih belum optimal.
"Kami ini warga Jawa Timur yang berkontribusi pada ekonomi daerah melalui remitansi. Kami tidak butuh sambutan formalitas, yang kami butuhkan adalah kehadiran nyata pemerintah di perantauan. Jika pengelolaan dana APBD untuk pelayanan publik ini tetap tertutup dan kaku, maka patut dipertanyakan akuntabilitas kinerjanya," tambah Alfian.
IKAMA DKI Jakarta juga mendesak pemerintah provinsi dan legislatif daerah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Penghubung Daerah di Jakarta. Mereka meminta adanya audit transparansi terhadap penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat perantau.
Selain itu, organisasi tersebut meminta perhatian langsung dari DPRD Provinsi Jawa Timur serta pimpinan pemerintah daerah agar memastikan anggaran publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai APBD Jatim hanya habis untuk urusan internal kantor perwakilan saja, sementara rakyatnya yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman dibiarkan tanpa perhatian yang maksimal," tutup Alfian.
Di akhir pernyataannya, IKAMA DKI Jakarta menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi demonstrasi maupun audiensi terbuka dengan pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur jika tuntutan transparansi dan evaluasi kinerja tidak segera ditindaklanjuti.
