.png)
fin.co.id - Aksi solidaritas kembali memanas di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Sabtu (7/3). Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) turun ke jalan mengecam keras serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Bukan sekadar aksi protes biasa, mereka menegaskan bahwa insiden ini menjadi alarm keras bagi masyarakat Indonesia agar tidak mengendurkan gerakan boikot produk terafiliasi Israel.
Momentum Kebangkitan Semangat Boikot
Koordinator SMURP, Andrian, menilai spirit boikot yang sempat memberikan dampak nyata pada peralihan konsumsi masyarakat ke produk nasional kini tampak mulai meredup. Ia mengingatkan publik bahwa perlawanan lewat jalur ekonomi tidak boleh berhenti di tengah jalan.
"Serangan militer Israel-Amerika yang dilancarkan terhadap Iran ini jadi pengingat kita bahwa agenda boikot produk terafiliasi Israel dan Amerika, tidak boleh dan tidak pernah akan berakhir," tegas Andrian di lokasi aksi.
Menurut Andrian, serangan ini harus menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali menebalkan semangat memboikot produk-produk yang mendukung agresi.
Daftar Boikot Masih Relevan
Meski isu terus berkembang, SMURP tetap berpegang teguh pada daftar produk yang dirilis Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) pada 2024 lalu. Andrian memastikan daftar tersebut masih sangat relevan dengan situasi geopolitik saat ini.
Adapun daftar produk yang terus diserukan untuk diboikot meliputi:
- Starbucks
- Danone Aqua
- Nestle
- Zara
- Kraft Heinz
- Unilever
- Coca Cola Group
- McDonalds
- Mondelez
- Burger King
- Produk Kurma Israel
Daftar ini merujuk pada situs boikot internasional seperti boycott.thewitness dan bdnaash.
Desakan Keluar dari Board of Peace
Tak berhenti pada seruan boikot, SMURP juga memberikan tekanan politik kepada pemerintah. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk menarik Indonesia dari Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Donald Trump.
SMURP menilai organisasi tersebut tidak memiliki komitmen nyata terhadap kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia. Bagi mereka, keberadaan Indonesia dalam BoP justru berpotensi melegitimasi agenda invasi Amerika dan Israel.
"Kami mendesak Presiden Prabowo untuk keluar dari BoP karena lembaga tersebut hanya akan menjadi alat legitimasi Amerika dan Israel untuk berbuat semaunya menyerang Palestina, negara Muslim, dan negara lainnya. Ini tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang mendukung kemerdekaan semua bangsa dan menolak segala bentuk penjajahan," pungkas Andrian. (*)
